- MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Kunjungan kerja Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah,S.IP.,M.Si beserta Rombongan dalam Rangka Kordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Rejang Lebong.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong ini dihadiri Wakil Bupati Hendra Wahyudiansyah, SH, Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, S.IP.,M.Si beserta Rombongan dan Kepala OPD terkait, Selasa(23/8).
Wakil Bupati Hendra Wahyudiansyah,SH mengucapakan selamat datang kepada Wakil Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah,S.IP.,M.Si beserta rombongan Pemprov Bengkulu.
“Kami sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong, pada saat ini kami sedang melakukan dan merealisasikan program bedah rumah bagi warga Rejang Lebong masuk kategori tidak mampu dengan bekerjasama langsung OPD Dinas PUPRKP (Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
“Kami juga mengupayakan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja bentuk dari mengatasi kemiskinan di Rejang Lebong,” ungkap Hendra kembali.
Dilain sisi, Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Rejang Lebong Khirdes Lapendo Pasju, S.STP.,M.Si memaparkan tentang Rangka Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Rejang Lebong.
“Menurut BPS Kemiskinan ketidak mampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dak kebutuhan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.
“Secara umum perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 berjumlah 46.040 jiwa, mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 41.470 jiwa, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 43.300 jiwa. Angka ini meningkat 1.830 jiwa dari tahun 2020. Yang jumlah penduduk miskin diKabupaten Rejang Lebong menduduki peringkat ke-2,” tutupnya.
Dalam sambutanya, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, lS.IP.,M.Si menyampaikan bahwa, kemiskinan adalah isu yang tidak rasional.
“Banyak faktor yang mengalami peningkatan kemiskinan salah satu nya, data yang tidak valid. Data itu sifatnya kolektif, agar bantuan itu bisa tepat sasaran maka perlu dilakukan pembaharuan data.(Reporter Susilawati, Editor Aditya MCRL)