Editor : Rahman Jasin

TIM MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Hari terakhir, Selasa, (10/10) diseminasi hasil rekomendasi lintas sectoral yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rejang Lebong berhasil merumuskan beberapa kebijakan.

Kebijakan itu dirumuskan dalam pertemuan yang digelar di aula DP3APPKB Rejang Lebong itu dibuka Asisten II Setdakab, Dr.M.Asli Samin, S.Keb, MKes mewakili Wabup, Hendra Wahyudiansyah selaku Ketua TPPS. Tim Pakar Ahli Lifda Sarif , S.Gz, Ditambah Dinas P3APPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Kominfo, dan tim audit kasus stunting Kabupaten Rejang Lebong. Serta dihadiri Yusran Fauzi , S.Si, M.Kes dari BKKBN Prov Bengkulu dan dipandu Eni Sri Wahyuni selaku Sekretaris DP3APPKB.

“Setiap OPD terkait untuk saling melakukan konvergensi berkala. Misalnya, dinas PU membangun MCK keluarga stunting yang kondisinya masih belum baik, begitu juga OPD lainnya juga turut membantu dibidangnya masing masing. Semoga usulan yang disampaikan dan sudah didiskusikan oleh tim adalah ide terbaik dan dapat bermanfaat untuk penanganan stunting.Jadi penurunn stunting ini harus dilakukan secara keroyokan. Sehingga angka stunting dapat ditekan hingga tuntas,” ujar Asli Samin.

Dikatakan, tujuan diseminasi audit kasus stunting ini secara umum untuk memetakan kasus stunting di semua lokasi stunting agar bisa menentukan langkah yang tepat untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Rejang Lebong. Dan dalam upaya mendukung peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan Stunting dan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional percepatan penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021 – 2024, Tim TPPS melaksanakan Diseminasi Hasil Rekomendasi Kepada lintas sektor Kabupaten Bagian II.

Sedangkan Yusran Fauzi meminta TPPS untuk bekerja secara terpadu. ‘’Kedepan Rejang Lebong harus menyiapkan kalender petik aksi yang akan dilaksanakan Bulan Januari 2024,’’ katanya dalam sesi diskusi.

Disisi lain, ahli gizi, Lifda Sarif , S.Gz menjelaskan salah stu factor penyebab terjadi stunting itu karena kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil, balita. Sehingga tumbuh kembang janin dalam kandungan jadi terhambat. Serta terganggunya pertumbuhan balita stunting.

‘’Untuk memenuhi asupan gizi balita 1-2 tahun diperlukan dana Rp.12.500 per hari, balitas 2-3 tahun Rp.15.000 per hari dan usia 5 tahun keatas Rp.18.000 per hari. Ini diperlukan selama 3 bulan saja,’’ papar Lifda Sarif.

Dalam diskusi itu juga terungkap agar seluruh pihak terkait harus bersama sama mendukung penurunan stunting. ‘’Keluaga stunting yang belum mendapat bantuan dari Dinas Sosial perlu didaftarkan. Misalnya untuk bantuan PKH, PBI, BPNT dan program rutilahu. Sebab, stunting bukan hanya disebabkan kurangnya asupan gini. Tapi factor lingkungan dan sanitasi juga berpengaruh. Untuk itu, Dinas PUPR dapat membantu membangun MCK keluarga stunting,’’ tutur Eni.

Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Anes Rahman menjelaskan hingga Juli 2023 tercatat 9.178 KK penerima PKH, 123.215 KK penerima PBI dan 16.778 KK penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Rejang Lebong.

Sementara Dinas PUPR telah membangun 350 MCK di 6 desa. Yakni, Desa Turan Baru, Cawang Baru, Cawang Lama, Suban Ayam, Tanjung Dalam, dan Lubuk Ubar. Ditambah sarana air bersih di 6 desa. Yakni Desa Turan Baru, Tanjung Dalam, Watas Marga,dan Pagar Gunung. Serta Desa Tebat Tenong Dalam.

Sementara Sekretaris DP3APPKB Rejang Lebong, Eni Sri Wahyuni menjelaskan saat ini telah dilakukan audit kasus stunting sebanyak 311 kasus yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

‘’Kita berhasil menemukan 10 kasus stunting di 10 desa/kelurahan. Terdiri dari 2 kasus stunting balita, 2 kasus stunting baduta, 2 kasus ibu hamil, 2 calon pengantin dan 2 ibu nipas. Kasus stunting terbanyak ditemukan di Kelurahan Air Bang dengan 7 pasien stunting. 10 kasus inilah yang akan kita tindaklanjuti,’’ ungkap Eni. (ttg)