DISKOMINFO – MEDIA CENTER REJANG LEBONG: Tahun pertama menuju 100 hari kerja , pasangan Bupati Syamsul Effendi Dan Wakil Bupati Hendra Wahyudiansyah, terus berupaya menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu kebijakannya, pemkab beafiliasi dengan Direktorat Jendral Cipta Karya berkomitmen mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

“Di Tahun 2021 ini upaya penanganan kumuh pemerintah akan segera dilakukan dengan menyusun strategi penanganan kumuh, membangun kolaborasi antara pemda provinsi, pemerintah kota/kabupaten, pihak swasta maupun kelompok peduli lainya serta menyusun rencana keberlanjutan program penataan dan pemeliharaan lingkungan permukiman,” ujar Dr. M. Asli S, S.Kep, M.Kes selaku Kepala BAPPEDA Rejang Lebong didampingi Yusuf Wahyudi B, SE, M.Si Kabid Fispra dalam kegiatan sosialisasi dan lokakarya program kota tanpa kumuh (KOTAKU). Selasa, (29/6/21).

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid-19 yang lebih luas lagi, dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), akan memulai upaya mitigasi terhadap Covid-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT), serta pembangunan infrastruktur dengan cara penataan lingkungan dan pemukiman.

Tahun ini, Pemkab Rejang Lebong  mendapatkan luncuran dana sebesar Rp. 9.400.000.000,- dengan alokasi diantaranya program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp. 700.000.000,-  Di Kelurahan Talang Rimbo Lama, berupa pembangunan rumah produksi gula semut, program bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) reguler sebesar Rp. 1.000.000.000,-  perkelurahan, yang berlokasi Di Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Talang Benih, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Pelabuhan Baru Dan Kelurahan Talang Rimbo Baru.

Program BPM reguler lebih menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur berupa drainase, jalan dan jembatan untuk program Cash For Work (CFW) sebesar Rp. 300.000.000,-  perlokasi yaitu Di Kelurahan Tempel Rejo, Kelurahan Dusun Curup, Batu Dewa, Perbo, Tanjung Beringin, Kota Pagu, Duku Ulu, Kelurahan Kampung Delima Dan Kelurahan Sukaraja. Program CFW fokus pada rehabilitasi drainase dan jalan, dengan komposisi penganggaran 30% material dan 70% upah kerja.

“Tentunnya program-program selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” sambungnya.

Program kegiatan yang dilaksanakan tersebut sejalan dengan visi, misi dan program unggulan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2021-2024, antara lain: program ppmk dalam jangka panjang diharapkan mampu menjaga dan menstabilkan harga bahan baku berupa gula nira yang menjadi program unggulan, program BPM reguler diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif yang merupakan misi ke-9, program CFW mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat dengan memberikan penghasilan tambahan melalui skema padat karya yang menjadi program pusat dan daerah.

Inilah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berkolaborasi dengan Kementrian PUPR melalui BPPW Bengkulu yang didampingi oleh Konsultan Kotaku Kabupaten Rejang Lebong mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya Untuk Semua. (Mcrl.Intan)