MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong, Dr. H. Hendri Praja, S.STP, M.Si, menegaskan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh dipandang sekadar angka dalam laporan keuangan. Menurutnya, PAD adalah tolok ukur kemandirian daerah sekaligus kualitas tata kelola pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Hendri saat memimpin rapat Tim Satgas Optimalisasi PAD 2025 di Ruang Rapat Bupati, Senin (22/9/2025). Ia menekankan bahwa tantangan utama tahun ini bukan hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memastikan setiap potensi dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Tim ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan motor penggerak perubahan. Sinergi antar-OPD mutlak, inovasi harus didorong, dan integritas menjadi fondasi utama,” ujar Hendri.

Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan. Ia menilai optimalisasi PAD adalah tanggung jawab bersama. “Kesalahan masa lalu tidak boleh terulang. Dengan PAD yang maksimal, manfaatnya harus langsung dirasakan masyarakat,” katanya.(mcrl/bisma)