MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Basuki,S.Sos, didampingi Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Rejang Lebong Sofan Wahyudi,S.Si,Apt, MPM, secara virtual di ruang rapat Bupati Pemda Rejang Lebong.

Saat memimpin rapat, Jenderal Prof. Dr. H. Tito Karnavian,S.Ik.,SH,MH menyampaikan, rasa syukurnya pada yang Maha Kuasa atas berkat kerjasamanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Inflasi Indonesia pada Oktober 2022 mencapai 5,71% secara year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu 5,95%.

“Ini merupakan suatu kebanggaan kita dan kita harus pertahankan untuk terus menurunkan tingkat inflasi Indonesia,” ujarnya Senin (21/11) pagi.

Perlu kita waspadai, lanjut Tito Karnavian, akan ada kenaikan permintaan yang perlu diantisipasi pada akhir tahun dikarenakan akan adanya hari natal dan tahun baru.

“Dengan begitu, semua daerah akan terus di monitor oleh pusat agar daerah yang kita anggap agak rawan akan terus kita dukung,” pungkasnya.

Tidah hanya itu, Tito Karnavian juga mengatakan perlunya antisipasi pada musim hujan saat ini dikarena akan menjadi hambatan untuk produksi dan distribusi.

“Saya berharap kepada Kepala Daerah dapat berkolaborasi bersama stakeholder yang ada untuk terus berinovasi dan kreatif dalam membuat terobosan semaksimal mungkin serta bisa memanfaatkan aset-aset yang ada,” ucapnya.

Tito Karnavian menegaskan, Anggaran dana BTT dan Bansos yang belum dimanfaatkan secara optimal secepatnya bisa betul-betul dimanfaatkan secara optimal .

“Tolong realisasi belajar daerah terus digenjot tinggal satu bulan lagi karena ini masih di bawah angka nasional untuk akumulasi daerah,” ujarnya.

“Setelah ini tolong dirapatkan lagi bersama semua OPD yang ada untuk disisir Kepala Dinas mana yang realisasi belanjanya rendah dan cari peluang untuk bisa meningkatkan sesuai koridor yang ada,”tutupnya pada Rakor tersebut. (Reporter Sonya, Editor Aditya MCRL)