MEDIA CENTER REJANG LEBONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menyatakan komitmennya untuk mendukung pendataan tanah negara melalui kegiatan sosialisasi Bank Tanah yang digelar secara virtual oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Selasa 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan peran, fungsi, dan mekanisme kerja Bank Tanah dalam pengelolaan aset negara.
Sosialisasi berlangsung pukul 10.00 WIB melalui zoom meeting dan dipusatkan di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Di Rejang Lebong, kegiatan ini diikuti dari ruang rapat Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Sekda Rejang Lebong, Yusran Fauzi, S.T., serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Turut hadir Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong, Dodi Isgianto, S.Sos yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam proses pendataan aset tanah negara, termasuk tanah terlantar maupun hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya.
“Intinya, tanah-tanah negara, baik yang terlantar maupun yang HGU-nya telah habis, ke depannya akan menjadi kewenangan kementerian,” ujar Dodi.

Data tanah negara yang berhasil dihimpun akan disampaikan melalui kantor pertanahan kabupaten untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bank Tanah.
Lebih lanjut, Dodi menjelaskan bahwa kehadiran Bank Tanah diharapkan menjadi fasilitator dalam proses perubahan status tanah negara agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan di daerah.
“Proses distribusi tanah ini harus dilaksanakan secara sinergis, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ke depannya kita akan bekerja berdampingan bersama BPN,” kata Dodi.
Bank Tanah merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola tanah negara secara optimal dalam rangka pemerataan ekonomi dan mendukung program strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk masyarakat.(tio/bisma/dioba)
