MEDIA CENTER REJANG LEBONG– Kabupaten Rejang Lebong berhasil menempati peringkat pertama dalam penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2024/2025. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, Rejang Lebong meraih skor tertinggi, yakni 85,83, mengungguli Bengkulu Selatan (79,28), Kota Bengkulu (73,31), dan Kaur (68,22).
Pencapaian ini dinilai sebagai bukti konkret meningkatnya kualitas pelayanan dasar di daerah tersebut.
“SPM merupakan instrumen nasional untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan wajib di daerah. Ini mencakup tujuh bidang pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pekerjaan umum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial,” ujar Asisten I Setda Kabupaten Rejang Lebong, Pranoto Majid, SH, M.Si.
Meski secara nasional peringkat Rejang Lebong menurun dibanding tahun sebelumnya, capaian nilai justru mengalami peningkatan.
“Tahun 2023 kita masuk jajaran 100 besar nasional. Tahun ini, nilai kita naik menjadi 85,83. Ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar kita berjalan dengan baik,” tambahnya.
Menurut Pranoto, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Bagian Pemerintahan yang selama ini menjadi penggerak utama pemenuhan standar pelayanan.
Lebih jauh, ia menilai capaian ini dapat dimanfaatkan sebagai modal negosiasi dalam pengajuan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, khususnya di sektor-sektor layanan dasar.
“Kalau bicara soal kesehatan, Puskesmas kita sudah cukup memadai, layanan BPJS pun berjalan optimal. Ini data yang tidak bisa dimanipulasi, karena memang berdasarkan fakta lapangan,” ucapnya.
Namun demikian, secara provinsi, Bengkulu masih berada di peringkat 36 dari 38 provinsi secara nasional dalam hal capaian SPM.
“Ini cukup memprihatinkan. Tapi setidaknya, kita sudah menunjukkan peningkatan signifikan di tingkat kabupaten,” ujar Pranoto.
Pemkab Rejang Lebong, lanjutnya, berkomitmen untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami akan terus menjaga koordinasi dengan OPD agar capaian ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Harapannya, prestasi ini bisa menarik perhatian pusat untuk memberikan dukungan yang lebih besar,” katanya.(tio/dioba)