MEDIA CENTER REJANG LEBONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus mendorong pengembangan sektor perikanan dan peternakan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Potensi dua sektor ini tersebar di sejumlah kecamatan dan dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong, Dr. H. Hendri Praja, mengungkapkan potensi tersebut dalam pertemuan bersama jajaran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rabu 7 Mei 2025 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu.
Wabup Hendri menyampaikan harapan agar Bank Indonesia (BI) dapat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Kami berharap nantiny Bank Indonesia tidak hanya membantu dalam bentuk fisik seperti kolam, bibit, dan pakan, tetapi juga pendampingan dalam hal pemasaran. Ini penting agar hasil budidaya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hendri.
Menurutnya, potensi perikanan air tawar banyak dijumpai di Kecamatan Curup, Bermani Ulu, Padang Ulak Tanding, dan Kota Padang. Sementara itu, sektor peternakan berkembang di wilayah Selupu Rejang, Sindang Kelingi, dan Bermani Ulu.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyatakan ketertarikannya terhadap peluang pengembangan sektor riil di Rejang Lebong. Ia berkomitmen untuk menjalin komunikasi lebih intensif dan kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten.
“Bank Indonesia akan berupaya agar program CSR yang dijalankan ke depan bersifat tepat guna, berdampak menyeluruh, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” kata Wahyu.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, antara lain Deputi Kepala Perwakilan Dhita Aditya Nugraha, Manajer Seksi Kehumasan Fajar Setiawan, serta jajaran manajer unit lainnya yang menangani sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan pengembangan UMKM.
Upaya kolaboratif ini diharapkan menjadi awal dari sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter untuk memperkuat sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal.(bisma)