MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) bersama SIGAP Indonesia menggelar Lokakarya Diseminasi Indikator Desa/Kelurahan Inklusif di aula Hotel Griya Anggita Curup, 25–26 November 2025. Kegiatan ini diikuti perwakilan Bappeda, Dinas PMD, APDESI, lurah, tenaga ahli pendamping desa, serta sekitar 60 peserta lainnya, termasuk penyandang disabilitas binaan PMMI.
Lokakarya resmi dibuka oleh Subari dari Dinas PMD pada Selasa (25/11/2025) pukul 09.00 WIB.
Tiga Desa Pilot Project Inklusif
Ketua PMMI Provinsi Bengkulu, Irma Riza Yuliastuty, S.Sos, menjelaskan bahwa PMMI sebagai mitra SIGAP Indonesia dalam Program Solider Inklusi saat ini membina tiga desa pilot project desa inklusif, yaitu Desa Rimbo Recap, Desa Lubuk Ubar, dan Kampung Delima.
“Lokakarya ini merupakan langkah penting dalam mendukung implementasi Perbub Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Desa Inklusif. Kami berkolaborasi dengan Bappeda dan Dinas PMD agar prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas benar-benar hadir di Rejang Lebong,” ujar Irma.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk Kesetaraan Difabel
Perwakilan Dinas PMD, Subari, menegaskan bahwa Perbub No. 11 Tahun 2025 merupakan upaya nyata Pemkab Rejang Lebong dalam mendukung kesetaraan penyandang disabilitas.
“Dalam penerimaan CPNS tahun lalu, salah satu penyandang disabilitas lulus dan kini bertugas di Bappeda. Banyak penyandang disabilitas di desa yang memiliki pendidikan SMA hingga S1, sehingga mereka dapat diberdayakan sebagai pengelola koperasi, pengurus Bumdes, hingga staf kantor desa,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa dana desa (DD) dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penyandang disabilitas, terutama yang bersifat ekonomi produktif agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa.
SIGAP Indonesia Dorong Penguatan Peran Desa dan Kelurahan
Narasumber dari SIGAP Indonesia, Dr. Suharto, menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadirkan lingkungan yang inklusif.
“Dalam lokakarya ini, kita merumuskan strategi pengembangan desa dan kelurahan inklusif, termasuk pendataan mandiri penyandang disabilitas,” kata Suharto.
Ia menjelaskan bahwa SIGAP telah hadir di Provinsi DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Bengkulu, serta mendorong berbagai program pemberdayaan difabel berbasis desa.
“Misalnya di Desa Ngentak Rejo, Gulu Rejo, Sidorejo, dan Wahyu Aryo, penyandang disabilitas mendapatkan bantuan ternak kambing yang dikelola secara bergulir. Begitu juga di Kelurahan Srikaya, aktivitas disabilitas didukung melalui anggaran desa bersumber dari dana desa,” tambahnya.
Lokakarya selama dua hari ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam membangun desa/kelurahan inklusif yang memberi ruang kesetaraan bagi seluruh warga.(mcrl/rahman)
