MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Bengkulu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan RAPBD, Pemerintah Daerah menggelar rapat pembahasan draf jawaban atas Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang hasil evaluasi RAPBD. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Senin (29/12/2025) pagi.

Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Elva Mardiana, S.IP., M.Si., dan dihadiri Pelaksana Tugas Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., Pelaksana Tugas Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M., serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pembahasan difokuskan pada pencermatan serta penyepakatan substansi jawaban evaluasi di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagaimana tertuang dalam draf jawaban dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh catatan, saran, dan rekomendasi evaluasi dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan tahapan yang berlaku, hasil pembahasan di tingkat TAPD selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Rejang Lebong, khususnya Badan Anggaran (Banggar), guna memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Setelah memperoleh kesepakatan, dokumen hasil penyempurnaan RAPBD akan disampaikan kembali kepada Gubernur Bengkulu paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur, sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh tahapan penganggaran secara tertib administrasi, tepat waktu, transparan, dan akuntabel, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(mcrl/yani/ayu)