MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu, bersiap menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, terkait pengembangan aplikasi layanan publik. Langkah ini menindaklanjuti pertemuan dan penandatangan MoU soal kerjasama kedua daerah antara Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, SE, MAP dan Bupati Banyuwangi pada 23 Juli 2025 lalu..
Materi PKS dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Rejang Lebong, Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., Selasa (30/9/2025). Rapat turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan tim teknis.
“Kita perlu menyusun aplikasi digital apa saja dari Banyuwangi yang dapat diadopsi, dan aplikasi apa milik kita yang bisa ditawarkan. Jadi, dalam PKS ini ada proses memberi dan menerima,” kata Afreda.
Kabag Pemerintahan Setdakab Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., menambahkan ada delapan OPD prioritas yang masuk dalam kerja sama, yakni Bappeda, Diskominfo, BPKD, Dinas Pariwisata, BKPSDM, Dinas Kesehatan/RSUD, Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Bagian Organisasi.
Menurut Bobby, salah satu aplikasi yang akan diadopsi adalah sistem kepegawaian dan layanan pariwisata. “Aplikasi bukan untuk memberatkan, tapi justru mempermudah kerja. Karena itu SDM kita harus siap,” ujarnya.
Penandatanganan PKS ditargetkan pada minggu kedua Oktober 2025. Setelah itu, Pemkab Rejang Lebong akan mengirim operator OPD prioritas ke Banyuwangi untuk mempelajari langsung implementasi aplikasi.
Kepala Dinas Kominfo Rejang Lebong, Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si., menilai kesiapan infrastruktur digital perlu diperkuat, terutama soal server dan jaringan internet. “Idealnya ruang kerja bupati dan wakil bupati punya jaringan tersendiri. Diskominfo hanya memfasilitasi, sementara aplikasi dikelola OPD terkait,” ucapnya.
Sementara itu, tenaga ahli Bupati–Wabup Rejang Lebong, Jhon Feriyanto, mengingatkan OPD agar segera menginventarisasi aplikasi yang sudah ada maupun aplikasi baru yang dibutuhkan. “PKS akan diteken dua minggu lagi, jadi timeline ini harus dijalankan,” katanya.(mcrl/rahman)






