MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menanggapi laporan terkait dugaan pemasangan alat baru pada menara Base Transceiver Station (BTS) milik Smart Telkom Sejahtera Tbk (XL) yang disebut belum memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kominfo Rejang Lebong, Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Yayasan Lingkungan Hidup Semangat Bersama (SEBAR) Nomor 39/YLH-SEBAR/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, yang meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami sudah menerima laporan resmi dari Yayasan SEBAR dan langsung melakukan penelusuran serta koordinasi lintas instansi,” ujar Upik.
Kewenangan Penindakan
Upik menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Diskominfo kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan teknis terhadap BTS.
“Perizinan telekomunikasi merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia,” jelasnya.
Koordinasi
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo Rejang Lebong telah melakukan koordinasi bersama DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPRPKP untuk memastikan kejelasan perizinan serta aspek teknis di lapangan.
“Hasil koordinasi menetapkan bahwa tim gabungan akan segera turun langsung ke lokasi guna melakukan pengecekan terhadap alat yang dimaksud,” kata Upik.
Ia menambahkan, langkah ini diambil untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan melibatkan instansi berwenang.
“Kami ingin penanganan dilakukan secara prosedural dan proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tutup Kadiskominfo.(mcrl)
