MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong segera melakukan penertiban terhadap empat aset daerah berupa tanah yang saat ini dikuasai oleh masyarakat. Langkah awal penertiban tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Selasa (16/12/2025), pukul 09.15 WIB.
Rapat dipimpin Staf Ahli Bupati Rejang Lebong, Taman, SP, M.Si, dan dihadiri Sekretaris BPKD Emir Pasha, SH, serta perwakilan Kodim 0409/Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP.
Staf Ahli Bupati Taman menjelaskan, rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan aset daerah berupa tanah yang sebagian atau seluruhnya saat ini dikuasai oleh masyarakat.
“Pada prinsipnya hari ini kita membahas penertiban aset daerah berupa tanah yang dikuasai masyarakat. Kita berupaya menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Taman.
Sementara itu, Sekretaris BPKD Rejang Lebong, Emir Pasha, SH, menjelaskan bahwa empat aset daerah yang menjadi perhatian berada di empat lokasi berbeda, yakni lahan Balai Kelurahan Dwi Tunggal, lahan Balai Desa dan Kantor Desa Tanjung Dalam, lahan Poskesdes Desa Rimbo Recap, serta sebagian lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan.
“Kami telah melakukan pengecekan awal terhadap aset-aset tersebut. Contohnya lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang luasnya sekitar dua hektare. Pada awalnya, pembangunan badan jalan menuju Bukit Jipang berada di pinggir lahan, namun saat pembangunan badan jalan justru masuk ke dalam area lahan dinas,” jelas Emir Pasha, didampingi Kepala Bidang Aset BPKD, Dodi Isgianto.
Akibat kondisi tersebut, lanjut Emir, lahan dinas terbelah dan bagian yang berada di seberang jalan kini telah dikuasai masyarakat, dengan berdirinya satu bengkel dan tiga unit rumah. Saat dilakukan pengecekan, masyarakat yang menempati lahan tersebut mengklaim sebagai pemilik, namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
“Kondisi serupa juga terjadi pada lahan Balai Kelurahan Dwi Tunggal serta lahan Balai Desa dan Kantor Desa Tanjung Dalam yang saat ini juga dikuasai masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Aipda Rinto Syahrizal, SH, dari Polres Rejang Lebong menyarankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap alas hak kepemilikan tanah yang diklaim masyarakat.
“Pastikan dulu alas hak kepemilikannya, apakah memiliki sertifikat atau tidak. Setelah itu masyarakat yang menguasai lahan diundang untuk klarifikasi, kemudian turun ke lapangan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN),” sarannya.
Hal senada disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Hendra Mubarok, SH, MH. Ia menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan tanah, terutama pada aset yang telah dibangun fasilitas publik menggunakan anggaran negara.
“Khusus untuk lahan Poskesdes, perlu diklarifikasi ke Dinas Kesehatan apakah tanah tersebut milik daerah, hibah masyarakat, atau milik pribadi. Karena pembangunan gedung dengan dana negara wajib memiliki kejelasan status hukum tanahnya. Klarifikasi serupa juga perlu dilakukan terhadap aset lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kodim 0409/Rejang Lebong, Lettu Inf. Lutvi Juanda, menyarankan agar proses penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis.
“Masyarakat yang menguasai aset diundang secara patut untuk klarifikasi. Undangan bisa dilakukan dua kali, setelah itu baru dilakukan peninjauan lapangan bersama untuk penertiban secara damai,” katanya.
Di akhir rapat, Sekretaris BPKD Emir Pasha menegaskan bahwa Pemkab Rejang Lebong akan terlebih dahulu memastikan kelengkapan administrasi dan alas hak seluruh aset tersebut.
“Dari empat aset yang dibahas, saat ini baru tiga yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Pemkab Rejang Lebong, sementara satu aset masih belum bersertifikat. Setelah proses administrasi ini selesai, baru kita jadwalkan turun ke lapangan bersama pihak terkait,” pungkasnya.(mcrl/rahman)






