MEDIA CENTRE REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus mempercepat penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Rapat penyusunan Perbup tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rabu (19/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Drs. Rector Vandre Armada, didampingi Kepala Kesbangpol Rejang Lebong, Pranoto Majid, S.H., M.Si, serta Kepala Dinas Sosial, Dr. H. Hambali, S.Pd., M.Pd., M.H. Hadir pula unsur akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib), yakni Dr. M. Yamani dan Tri Andika, beserta jajaran terkait lainnya.

Pembahasan utama rapat menyangkut ketentuan Pasal 28 mengenai pembentukan Tim Terpadu Kabupaten yang berperan menyusun, melaksanakan, hingga mengawasi rencana aksi daerah P4GN.
Susunan Tim Terpadu Kabupaten meliputi:

Ketua: Bupati

Wakil Ketua I: Sekretaris Daerah

Wakil Ketua II: Kepala BNN Kabupaten

Sekretaris: Kepala Kesbangpol

Anggota: Unsur DPRD, perangkat daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNNK, serta unsur terkait lainnya.

Adapun tugas Tim Terpadu ialah:
a. Menyusun rencana aksi daerah P4GN.
b. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkotika.
c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi kepada Bupati.
Tim Terpadu ini nantinya ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Bupati.
Kesbangpol: Perbup Mendesak untuk Efektivitas Perda
Kepala Kesbangpol Rejang Lebong, Pranoto Majid, menegaskan bahwa percepatan penyusunan Perbup sangat mendesak agar Perda 6/2022 dapat berjalan optimal.

“Perda sudah ada, tetapi tanpa Perbup pelaksanaannya tidak dapat berjalan efektif. Ini yang sejak lama saya dorong agar segera dibuat,” tegasnya.

Pranoto mengungkapkan, penyusunan Perbup membutuhkan kajian akademik. Karena keterbatasan SDM di tingkat OPD, Pemkab menggandeng Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk penyusunannya.
Dari pembahasan, tercatat ada 77 item yang harus disempurnakan, terutama terkait penguatan koordinasi, mekanisme pelaporan, serta aspek pencegahan.

“Target saya Perbup ini selesai tahun ini. Namun kita tetap menunggu proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi. Kalau memungkinkan, kita kejar sebelum tahun berakhir,” ujarnya.

BNNK Rejang Lebong Segera Terwujud
Pranoto juga menjelaskan perkembangan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Rejang Lebong yang kini memasuki tahap akhir.

“Hibah tanah sudah kita serahkan, gedungnya ada, bahkan kendaraan dinas sudah diarahkan oleh Bupati. Tinggal proses final administrasi untuk diajukan ke pusat,” jelasnya.

Jika seluruh kelengkapan terpenuhi, Pemkab segera mengusulkan ke BNNP Bengkulu hingga BNN RI untuk percepatan penetapannya.

“Insya Allah, BNNK ini bisa selesai. Tinggal sedikit lagi,” tambahnya.

Menurut Pranoto, keberadaan BNNK nantinya akan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, bukan semata penindakan.

“Kita ingin memperkuat pencegahan. Jangan sampai banyak masyarakat kita yang harus direhabilitasi. Dengan BNNK, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat akan lebih masif,” tegasnya.

Rapat penyusunan Perbup ini menjadi langkah konkret Pemkab Rejang Lebong untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan penyalahgunaan narkoba, sekaligus memastikan Perda 6/2022 memiliki landasan operasional yang kuat, terukur, dan efektif.(mcrl/tio/hengky)