MEDIA CENTER REJANG LEBONG : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Jum’at, (24/9), menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun anggaran 2021,

Dan Rapat Paripurna Tahap 1 masa sidang III DPRD Kabupaten Rejang Lebong, penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Serta Rapat Paripurna Tahap II Sidang III DPRD kabupaten Rejang Lebong, Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPBD perubahan tahun Anggaran 2021.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kab. Rejang Lebong pagi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong Mahdi Husen.

Hadir pula dalam rapat tersebut, Sekda Kab. Rejang Lebong, FKPD, Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab. Rejang Lebong.

“Hari ini kita melaksanakan Tiga kali rapat paripurna. Salah satunya berkaitan dengan penyampaian hasil pembahasan dengan kebijakan tim anggaran,” ujar Mahdi Husen.

“Alhamdulillah semuanya sudah Clear, sudah dilakukan oleh teman-teman di tim anggaran DPRD bersama dengan tim TAPD pemerintah. hari ini sudah disampaikan bahwa kita (DPRD) menerima kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah” jelasnya.

Dalan pembahasan memang alot sekali, kata Mahdi, karena situasi anggaran yang sangat luar biasa devisitnya. Tentunya permasalahan ini harus kita sampaikan ke masyarakat kondisi yang ada di pemerintahan.

“Didalam perubahan ini kita lebih menekankan di sekala prioritas, tertutama yang berkaitan penanggulangan COVID-19. Mungkin itu yang lebih diutamakan,” pungkasnya.

Sementara itu, kepada wartawan, Sekda Kab. Rejang Lebong, R. A. Denni menjelaskan, dalam rapat ini Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan rancangan keuangan daerah pasca perubahan anggaran.

“Intinya tadi kita telah sampaikan rencana keuangan kita. Ada beberapa program yang tidak sesuai kita sesuaikan, anggaran kurang kita tambah, seperti anggaran Covid,” ujar Sekda Denni.

“Memang harapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak program kegiatan yang akan dilaksanakan tetapi dengan situasi dan kondisi saat ini, dengan devisit yang hampir mencapai Rp. 32 Miliar belum dapat dilaksanakan.

“Kita juga sudah sepakat dengan Dewan kalau devisit yang kita alami saat ini, kita anggap tidak atau atau nol rupiah. Sehingga dengan begitu proses pada pembahasan perubahan anggaran bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ANDI)