MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melaksanakan exit meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, bertempat di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Senin pagi, 29 Desember 2025 pukul 09.30 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Ny. Elva Mardiana, S.I.P., M.Si., selaku penanggung jawab kegiatan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan BPK RI Perwakilan Bengkulu yang dipimpin oleh Adi Tabaran, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Turut mengikuti exit meeting ini antara lain Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD, Kepala BPBD, Kepala DLH, serta Kepala BPKD, sesuai dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku pada hari tersebut.

Dalam keterangannya, Pj Sekda Elva Mardiana menyampaikan bahwa pemeriksaan interim LKPD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan selama 28 hari oleh tim BPK RI Perwakilan Bengkulu. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan yang dilakukan meliputi beberapa substansi, di antaranya pengelolaan kas, belanja, pendapatan, serta aset daerah. Catatan-catatan yang disampaikan BPK menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan,” jelas Elva.

Pj Sekda juga menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut secara cermat dan bertanggung jawab.

“OPD diminta untuk melengkapi dokumen dan administrasi yang masih diperlukan secara proaktif, melalui Inspektur, dengan batas waktu hingga 31 Desember,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, BPK RI Perwakilan Bengkulu direncanakan akan kembali melakukan pemeriksaan interim lanjutan pada awal Januari 2026 sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Melalui pelaksanaan exit meeting ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap seluruh perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

“Dengan komitmen dan sinergi seluruh OPD, kami berharap Kabupaten Rejang Lebong dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Elva Mardiana.(mcrl/hengky)