MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menggelar rapat membahas evaluasi dan kemungkinan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (27/8/2025), dipimpin Asisten I Setda Rejang Lebong, Pranoto Madjid, SH., M.Si., dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pranoto menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti arahan Bupati Rejang Lebong terkait evaluasi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut dia, pola pengelolaan selama ini dinilai belum maksimal sehingga perlu dikaji kembali, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Pak Bupati ingin agar itu dievaluasi. Kalau memang dimungkinkan polanya kita ubah dengan kerja sama pihak ketiga, tentu harus menyesuaikan aturan yang berlaku,” ujar Pranoto.

Ia menambahkan, aset milik pemerintah daerah tersebar di sejumlah OPD, dengan jumlah terbanyak berada di Dinas Pertanian, berupa balai pertanian dan kebun bibit. Pemerintah kini tengah mengkaji skema pengelolaan yang paling efektif, apakah tetap dikelola langsung oleh pemerintah atau lebih menguntungkan jika bermitra dengan pihak ketiga.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan masukan komprehensif sebagai dasar perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan begitu, pengelolaan aset dapat lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(tio/bisma)
