MEDIA CENTRE REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengikuti Zoom Meeting percepatan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar Kementerian ATR/BPN, Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Sekda Rejang Lebong.

Penjabat Sekretaris Daerah Rejang Lebong, Elva Mardiana, S.IP., M.Si., hadir langsung dalam pertemuan daring tersebut, didampingi Asisten I Setda Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, SSTP., M.Si.. Turut hadir Sopto Darmawan, SHUT., M.Si. dari Penataan dan Pemberdayaan ATR/BPN serta Syailendra Syah, SSTP selaku Analis Ahli Muda.

Dorong Percepatan Target Reforma Agraria

Dalam sesi wawancara, Sopto Darmawan menjelaskan bahwa agenda Zoom Meeting ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat target Reforma Agraria yang tengah berjalan di berbagai daerah.

“Hari ini kita Zoom percepatan tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Itu salah satu program pengutama pusat. Artinya, kita membahas percepatan-percepatan untuk mengejar target yang telah ditetapkan,” ujar Sopto.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di Rejang Lebong telah berjalan sejak fase pertama di dua desa.
“Alhamdulillah di Rejang Lebong sudah jalan. Kemarin fase pertama sudah terlaksana di Desa Rimbo Recap dan Desa Purwodadi. Insyaallah akan kita lanjutkan ke fase kedua,” katanya.

Perlindungan dari Mafia Tanah

Menjawab isu perlindungan masyarakat dari praktik mafia tanah, Sopto menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan program khusus untuk menutup celah kejahatan pertanahan.

“Program pemberantasan mafia tanah sudah menjadi program utama sejak Menteri Sofyan Djalil hingga Menteri sekarang. BPN, terutama Kantor Pertanahan, akan semakin ketat dalam administrasi pertanahan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dorong Sertifikasi Tanah dan Perizinan Usaha

Ia menambahkan bahwa Reforma Agraria tidak hanya menyasar pemerataan penguasaan lahan, tetapi juga peningkatan nilai ekonomi tanah melalui sertifikasi.

“Tanah itu nilai ekonominya perlu dinaikkan. Maka sertifikasi harus dilaksanakan. Kami berharap masyarakat dapat mensertifikasi tanahnya,” ujarnya.

Selain itu, Kantor Pertanahan juga mendukung percepatan pelayanan usaha melalui fasilitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Pada saat masyarakat ingin memohon perizinan usaha, akan ada dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong terkait KKPR,” kata Sopto.

Mendorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan

Melalui kegiatan ini, Pemkab Rejang Lebong berharap pelaksanaan Reforma Agraria di daerah dapat berjalan semakin optimal. Pemerintah daerah menilai program ini penting untuk menciptakan kepastian hukum atas penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(mcrl/tio/yani)