MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (12/11/2025) pukul 09.30 WIB.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah terkait.
Rakornas dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Rejang Lebong, Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., didampingi oleh Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Budi Afrian, S.T.
Turut hadir perwakilan ATR/BPN Rejang Lebong, Sopto Darmawan, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, serta perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pemaparannya, Afreda Rotua Purba menjelaskan bahwa Rakornas tersebut membahas rencana wilayah pertahanan yang akan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) di berbagai tingkatan — nasional (RTRWN), provinsi, kabupaten, hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Rapat ini membahas bagaimana rencana wilayah pertahanan dapat diakomodasi dalam rencana tata ruang kita. Karena tata ruang merupakan urusan wajib konkuren, maka pengaturannya melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Afreda.
Ia menambahkan, ketentuan mengenai penataan ruang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang beserta aturan turunannya.
Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memastikan wilayah kawasan pertahanan tercantum dalam rencana tata ruang daerah.

Sementara itu, perwakilan ATR/BPN Rejang Lebong, Sopto Darmawan, menjelaskan pentingnya penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah.
“KKPR merupakan persyaratan dasar bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dokumen KKPR ini menjadi syarat utama dalam proses perizinan, baik untuk kegiatan usaha maupun non-usaha,” jelas Sopto.
Ia menambahkan, KKPR berfungsi memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang—baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun pertahanan—berjalan selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Menurutnya, sistem KKPR berusaha saat ini telah berjalan digital melalui DPMPTSP, sementara KKPR non-berusaha masih dikelola secara manual melalui koordinasi lintas dinas seperti DPMPTSP, PUPR, dan BPN.
“Kami berharap Kabupaten Rejang Lebong dapat segera memperluas penerapan KKPR non-berusaha, karena hal ini tidak hanya meningkatkan ketertiban tata ruang tetapi juga berpotensi menambah pendapatan daerah,” tambahnya.

Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap pelaksanaan tata ruang di daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan pertahanan nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang dan penerapan KKPR.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mewujudkan penataan ruang yang adaptif, aman, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat Rejang Lebong.(mcrl/tio/dioba)

