MEDIA CENTER REJANG LEBONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menerima audiensi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu, Rabu (9/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di sektor transportasi darat, termasuk persoalan truk over dimension over loading (ODOL) dan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Rejang Lebong itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Dr. H. Hendri Praja, S.STP, M.Si. Hadir pula Kepala BPTD Bengkulu, Dinda, S.E., Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong HR. Suryadi, serta sejumlah pejabat teknis dari BPTD, termasuk Nolita Otavia, S.S., Rino Amriza, ST., Edi Azhari, S.H., M.M., Norman Efendy, dan Sovi Aulia Dwi Handayani, A.Md.T.

Dalam pertemuan tersebut, HR. Suryadi mengungkapkan keprihatinan masyarakat atas maraknya truk bermuatan berlebih, terutama truk angkutan batu bara yang kerap melintasi jalan umum. Selain menyebabkan kemacetan, keberadaan truk ODOL dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dan mempercepat kerusakan infrastruktur.

“Setiap hari kita lihat sendiri, banyak truk terguling di jalan. Ini tidak hanya mengganggu lalu lintas tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Pihak BPTD Bengkulu menyoroti pentingnya penguatan sinergi antarinstansi, terutama dalam menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bengkulu terkait pembatasan jam operasional kendaraan ODOL. Meski demikian, masih ditemukan pelanggaran di lapangan, seperti truk yang parkir lebih awal untuk menghindari pemeriksaan.

“Kami berharap ke depan ada pertemuan yang lebih besar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha angkutan. Saat ini kita akan mulai dengan sosialisasi kepada para sopir mengenai aturan dimensi dan muatan kendaraan,” kata Kepala BPTD, Dinda, S.E.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berencana memanggil para pelaku usaha angkutan batu bara yang melintas di jalur lintas provinsi, termasuk dari Jambi dan Sumatera Selatan. Dialog terbuka akan digelar untuk mencari solusi bersama yang mengakomodasi kepentingan ekonomi dan keselamatan publik.

Selain isu ODOL, audiensi turut menyinggung program pembibitan tenaga kerja lokal di sektor transportasi. Program ini akan memberikan kuota khusus bagi lulusan sekolah kejuruan di Rejang Lebong agar dapat bekerja di wilayahnya sendiri.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.(tio/bisma/dioba)