MEDIA CENTER REJANG LEBONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu, mulai merancang pemanfaatan sejumlah lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang tersebar di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri Praja, S.STP, M.Si, Selasa (8/7/2025), pembahasan dilakukan bersama Badan Bank Tanah melalui sambungan virtual.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Rejang Lebong ini turut dihadiri Ketua DPRD Rejang Lebong Juliansyah Yayan, Ketua PN Curup Kelas IB Santonius Tambunan, Asisten I Setdakab Rejang Lebong Pranoto Majid, SH, M.Si, perwakilan Kodim 0409/Rejang Lebong, serta sejumlah pejabat dari lingkungan pemerintah daerah.

Dalam keterangannya seusai rapat, Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Pranoto Majid, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengusulkan pemanfaatan empat lahan eks HGU. Lokasi tersebut tersebar di berbagai kecamatan, dengan luas lahan mencapai ribuan hektare.
“Tanah-tanah eks HGU ini nantinya direncanakan untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah, termasuk mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan fasilitas militer,” ujar Pranoto.

Adapun rincian lahan yang dimaksud mencakup:
Eks HGU PT Sembada Nabracom di Kecamatan Bermani Ulu seluas sekitar 300 hektare
Eks HGU PT Budi Putra Makmur di kawasan Kayu Manis, Selupu Rejang, sekitar 300 hektare
Eks HGU PT Bumi Mega Sentosa di Kecamatan PUT, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang dengan total luas sekitar 6.900 hektare
Eks HGU PT Kepahiang Indah di Kecamatan Sindang Dataran

Lebih lanjut, Kodim 0409/Rejang Lebong juga mengusulkan penggunaan lahan seluas lebih dari 65 hektare untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan dan tiga kompi ketahanan.
Setelah rapat koordinasi ini, Pemkab Rejang Lebong dan Badan Bank Tanah akan melanjutkan proses penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama pemanfaatan lahan. Pertemuan lanjutan akan diagendakan guna merumuskan draf MoU dan proses penandatanganan.

Pemerintah daerah berharap, inisiatif ini dapat mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan sekaligus menyelaraskan program strategis nasional di tingkat daerah.(bisma/mcrl2)
