MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus mengakselerasi upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi dengan sektor perbankan. Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P., memimpin langsung kunjungan kerja ke Kantor Pusat Bank Bengkulu, Selasa (27/1/2026), sebagai bagian dari strategi mendorong digitalisasi keuangan daerah dan peningkatan transparansi penerimaan pajak.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Aula H. Moctar Azehari, Lantai 7 Kantor Pusat Bank Bengkulu tersebut berlangsung dalam suasana hangat, komunikatif, dan penuh semangat kolaborasi. Sejak pagi, rombongan Pemkab Rejang Lebong disambut jajaran manajemen Bank Bengkulu, menandai komitmen bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Kegiatan diawali dengan sambutan Plt. Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, yang memaparkan kinerja keuangan Bank Bengkulu serta peran strategis bank daerah dalam mendukung pembangunan dan penguatan fiskal pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Rejang Lebong H. M. Fikri Thobari menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan.
“Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan sinergi dengan Bank Bengkulu. Digitalisasi sistem keuangan daerah, termasuk penggunaan alat perekaman transaksi atau Tapping Box, menjadi langkah penting untuk memastikan penerimaan pajak dan retribusi daerah tercatat secara transparan, akurat, dan real time,” tegas Bupati.
Bupati menambahkan, peningkatan PAD akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.
“Kami percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Bengkulu, optimalisasi PAD dapat terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Rejang Lebong,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, menyampaikan kesiapan penuh Bank Bengkulu untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam penerapan sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah.
“Bank Bengkulu siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Penerapan Tapping Box merupakan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan pajak daerah,” kata Iswahyudi.
Ia menjelaskan, sistem digital berbasis real time diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak serta kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya.
Agenda kunjungan kerja dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi tanya jawab yang berlangsung aktif dan konstruktif. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari optimalisasi PAD, peningkatan akses keuangan masyarakat, peluang investasi daerah, hingga penguatan digitalisasi perpajakan daerah.
Dalam pemaparan tersebut, Bank Bengkulu juga menyampaikan capaian kinerja keuangan yang positif. Hingga kuartal IV tahun 2025, Bank Bengkulu mencatatkan total aset sebesar Rp11,19 triliun dengan laba bersih mencapai Rp135,1 miliar, yang menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Dicky Iswandi, S.T., didampingi Kepala Bidang Pendapatan, Nina Sari Sakti, S.S.T.P., Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Tomi Andreas, S.E., M.Ak., Kepala Bidang Akuntansi, Vit Darmawan, S.E., serta Kasubbid Penagihan dan Pendapatan, Florencia Putri Primawardani, S.IP. Hadir pula jajaran teknis BPKD serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat, pembacaan doa, serta sesi foto bersama. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap sinergi dengan Bank Bengkulu semakin solid dalam mendukung digitalisasi pajak daerah, peningkatan PAD, serta terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
(mcrl/adc/protokol)
