MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Rejang Lebong menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik. Forum digelar di aula Loka POM, Selasa (5/8/2025), mulai pukul 09.00 WIB, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, lembaga pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.
Kepala Loka POM Rejang Lebong, Pupa Feshirawan Putra, S.Farm., Apt., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelibatan publik merupakan mandat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan FKP merupakan salah satu instrumen pelaksanaan amanat tersebut.
“Forum ini memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan, usulan, bahkan kritik terhadap kebijakan dan layanan yang diberikan Loka POM. Ini adalah bentuk keterbukaan dan tanggung jawab kami dalam melayani masyarakat,” kata Pupa.
Evaluasi Layanan dan Penyusunan Standar Baru
FKP 2025 menjadi momen penting dalam mengevaluasi layanan tahun sebelumnya dan menyusun standar pelayanan publik tahun 2025. Pupa menjelaskan bahwa forum ini juga digunakan untuk menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2024 serta menindaklanjuti masukan-masukan FKP tahun lalu.
Forum menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Kepala Loka POM, Pupa Feshirawan Putra, dengan materi “Rancangan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025,” serta Ketua Tim Survei, Anggi Destira, SKM, yang memaparkan “Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Tindak Lanjut FKP 2024.” Materi lainnya mencakup pengenalan kanal pengaduan melalui SP4N. Acara dimoderatori oleh Novi Hari Trianti, S.Farm., Apt.
Sejumlah peserta hadir dari berbagai lembaga pendidikan seperti IAIN Curup, UPP Curup, Poltek Rafflesia, IAI, dan AKREL, serta unsur dinas pemerintahan dari Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong. Juga turut hadir organisasi masyarakat seperti Salimah dan para pelaku usaha lokal.
Layanan Loka POM dan Mekanisme Pengaduan
Dalam forum tersebut, Pupa juga memaparkan berbagai layanan unggulan Loka POM. Di antaranya penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, sertifikasi pemenuhan aspek pembuatan obat tradisional dan kosmetik, serta tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait produk bermasalah.
“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melampirkan identitas resmi serta informasi detail produk. Semua laporan akan ditelusuri, dan jika terbukti menyalahi aturan, produk akan ditarik dan pelaku akan dikenai sanksi hukum,” tegas Pupa.
Ia juga memastikan bahwa identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya, dan masyarakat diimbau untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan guna memastikan keamanan produk yang beredar di tengah masyarakat.(rahman)

