MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong menjadi 1 dari 22 desa di Indonesia yang masuk nominasi penilaian desa anti korupsitahun 2023. Penilaian desa anti korupsi yang dilakukan KPK bersama tim Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu RI itu dibuka Bupati Rejang Lebong, Drs.H. Syamsul Effendi, MM, Selasa, (17/10).

Rombongan tim penilai desa anti korupsi KPK yang dipimpin Nurcahyadi itu didukung beberapa personel. Yakni, Mahji, SH, MH dari Kemendes, Bachtiar dari Kemedagri, dan Raihan Abdillah Priyadi dari Kemenkeu.

disambut Bupati secara adat di Balai Desa Suban Ayam pukul 09.30 WIB. Usai menerima sekapur sirih dari penari persembahan rombongan KPK langsung memasuki balai desa.

‘’Desa Suban Ayam ini merupakan 1 dari 142 desa dan 34 kelurahan yang berada di 15 kecamatan di Rejang Lebong. Kita berharap Desa Suban Ayam ini dapat dikukuhkan menjadi satu satunya desa di Provinsi Bengkulu sebagai desa anti korupsi 2023,’’ ungkap Bupati.

Bupati juga berharap, bukan hanya Desa Suban Ayam yang bisa dinilai sebagai desa anti korupsi. Tapi, penilaian itu bisa dilaksanakan di 142 desa di Rejang Lebong. ‘’Dengan dinilainya 142 desa itu maka kitab isa menciptakan pemerintahan bersih berwibawa dan bertanggungjawab,’’ sambung Bupati.

Diakui Bupati, pengelolaan keuangan Desa Suban Ayam ini telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak direkayasa. Sehingga, Desa Suban Ayam kedepan bisa menjadi pilot project desa anti korupsi di Provinsi Bengkulu.

Sementara Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi dari KPK, Nurcahyadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa penilaian desa anti korupsi ini dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi mulai dari wilayah desa.

‘’Penilaian percontohan desa anti korupsi sudah dilaksanakan mulai tahun 2021. Tahun 2023 ada 22 desa dari 22 provinsi yang dinilai. Tahap I sudah dinilai dan Suban Ayam masuk penilaian tahap II,’’ jelas Nurcahyadi.

Dikatakan, selama periode 2015 – 2022 negara sudah mengucurkan dana desa senilai Rp. 468 triliun. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 12,36 persen. Angka kemiskinan ini maih jauh dari target nasional 8,5 – 9 persen.

‘’Selama kurun 2012 – 2022, ada 850 kasus korupsi yang melibatkan 978 kades dan perangkat desa sebagai pelaku. Disinilah KPK turun untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan desa dengan melibatkan peran masyarakat,’’ tutur Nurcahyadi.

Suban Ayam lanjut Nurcahyadi, sudah memasuki tahap akhir yakni penilaian. Sebab, Suban Ayam sudah 3 bulan menjalani tahap bimbingan teknis secara online untuk merealisasikan 18 indikator penilaian.

‘’Sebagai calon Desa Suban Ayam diharapkan bisa dikukuhkan menjadi percontohan desa anti korupsi. Jadi berawak dari desa wujudkan Indonesia bebas korupsi,’’ demikian Nurcahyadi.

Selanjutnya tim penilai menggelar sesi tanya jawab yang dipandu Aris Deck Arham dari KPK. Kades Bersama Sekdes, Doni Abizar dan perangkat desa dimintai menjelaskan proses pengelolaan dana desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban keuangnya. Dihadapan tim penilai dan masyarakat, Sekdes memaparkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Kades Suban Ayam, H. Bahri, S.Sos saat diwawancarai awak Media Center menjelaskan, total pendapatan desa tahun 2023 sebesar Rp.1.423.220.000. terdiri dari dana desa Rp.756.955.000, dana ADD Rp.563.765.000 dana BKK Rp.100.000.000. PAD Rp.0. Total Pembiayaan Rp.36.129.508. Silpa tahun sebelumnya Rp. 31.129.508, penyertaan modal BUMDe Rp. 5.000.000. Total belanja bidang pemerintahan desa Rp.586.706.387, bidang pembangunan desa Rp. 415.275.000.

‘’Seluruh dana itu sudah kita realisasikan sesuai dengan program yang ada dan telah dikelola dengan baik,’’ demikian H.Bahri. (**)

Editor : Rahman Jasin
Repoter : Tatang