MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Kantor Kementerian Haji dan Umroh Rejang Lebong menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Makmur Curup, Kamis (4/12/2025) mulai pukul 08.30 WIB.
Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri, SE., M.AP., yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Rektor Vande Armada, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Sosialisasi turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, H. Lukman, S.Ag., M.H, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Rejang Lebong, H. M. Aditia Warman Budi, M.H., Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, Dr. H. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.HI.; Kabag Kesra Setdakab Rejang Lebong, Herwin, serta perwakilan perbankan syariah dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Rejang Lebong, H. M. Aditia Warman Budi, M.H., menekankan bahwa asas keadilan menjadi prinsip utama dalam pengaturan antrean keberangkatan haji.
Jamaah yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan keberangkatannya sesuai daftar tunggu, berdasarkan kuota Provinsi Bengkulu.
“Sebagai contoh, jika seseorang mendaftar pada tahun 2012 dan 2013, maka jadwal keberangkatan diperkirakan pada tahun 2026 mengingat masa tunggu secara nasional minimal 26 tahun dan maksimal 35 tahun,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut turut disampaikan informasi mengenai kuota haji Kabupaten Rejang Lebong tahun berjalan, yakni sebanyak 13 orang yang terdiri atas 10 kuota reguler, 2 kuota lunas tunda, dan 1 kuota lansia. Dari jumlah tersebut, tiga jamaah telah dinyatakan siap berangkat.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyelenggaraan haji dan umrah yang terbaru, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.(yani/mcrl)





