MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC) Bengkulu menggelar Pertemuan Forum Multi-Stakeholders dengan tema Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Kekerasan terhadap Anak, bertempat di Ruang Pertemuan Dinas P3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Kamis, 23 April 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan implementasi kebijakan di tingkat kabupaten dan desa, mengidentifikasi hambatan kebijakan dan anggaran, memperkuat peran Forum Multi-Stakeholders (FMS) dan Femokrat sebagai aktor perubahan, serta menyusun rencana tindak lanjut advokasi kebijakan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi, di antaranya DP3APPKB, Diskominfo, Pengadilan Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, perwakilan sekolah, Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Bagian Hukum Setda, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan FKPAR.
Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Gusti Maria, SH., MM, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 28 November 2025 yang membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pencegahan perkawinan usia anak.
“Kita harus memastikan bahwa aturan ini benar-benar bermanfaat serta dapat berjalan secara efektif dan responsif dalam menjamin hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui pertemuan ini akan dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap Raperbup tersebut, serta membuka ruang bagi OPD dan FMS untuk memberikan masukan agar regulasi yang disusun tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Sementara itu, Koordinator Program Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, Juniarti Boermansyah, M.Hum, menyampaikan bahwa Provinsi Bengkulu telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, yang menjadi dasar penyusunan Raperbup di Kabupaten Rejang Lebong.
Ia berharap Peraturan Bupati tersebut dapat segera disahkan. Menurutnya, pada akhir tahun 2025 telah dilakukan konsolidasi lintas OPD sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.
“WCC berkomitmen mendukung upaya penurunan angka perkawinan usia anak di Rejang Lebong, agar tidak ada lagi anak yang menikah di bawah umur, mengalami putus sekolah, maupun perempuan muda yang melahirkan di usia dini,” jelasnya.
Dalam diskusi, berbagai instansi menyampaikan peran dan tantangan masing-masing dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, di antaranya:
Pengadilan Agama menjelaskan kewenangannya dalam menangani dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pernikahan di bawah usia 19 tahun hanya dapat dilakukan melalui alasan mendesak dan persetujuan pengadilan.
Dinas Dukcapil menyampaikan bahwa pencatatan status perkawinan hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang memiliki buku nikah resmi, serta prosedur pengesahan anak melalui Pengadilan Agama bagi pernikahan siri.
Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan kesehatan reproduksi di sekolah, skrining anemia, pemberian tablet tambah darah, serta pembentukan posyandu remaja.
Tim Penggerak PKK menekankan program pola asuh anak di era digital sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
Kementerian Agama melalui penyuluh di 15 KUA di Rejang Lebong melaksanakan bimbingan kepada remaja terkait Undang-Undang Perkawinan serta dampak negatif pernikahan usia dini.
Dinas Kominfo menyatakan kesiapan dalam mendukung publikasi dan kampanye pencegahan melalui media digital. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan konten negatif melalui aplikasi layanko.rejanglebongkab.go.id yang akan difasilitasi dan diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diskominfo juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026, dengan sejumlah platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Bigo Live, dan Roblox menjadi sasaran pengawasan.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Rejang Lebong. (mcrl/vanny)

