MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Bupati Rejang Lebong HM. Fikri Thobari, SE., M.AP., menegaskan pentingnya reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat pembahasan pengelolaan persampahan daerah di ruang rapat Bupati, Jumat (18/9/2025).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup M. Budianto, ST., MT., Plt. Kepala Bappeda Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., Kepala Dinas PMD Suradi, S.P., N.M., serta sejumlah camat. Agenda rapat membahas dasar hukum dan arah kebijakan pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, hingga Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017.
Rapat tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor 660.1/1141 Tahun 2025 tentang Integrasi Pengelolaan Persampahan. Kebijakan itu mencakup pembentukan KSM pengelola sampah di desa/kelurahan, inventarisasi sarana prasarana, optimalisasi fasilitas seperti TPS3R, rumah kompos, dan bank sampah, serta penanganan sampah di TPS Tasikmalaya dan TPA Jambu Keling.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Rejang Lebong mencapai 288.832 jiwa dengan potensi timbulan sampah sekitar 115,5 ton per hari. Namun, sampah yang terangkut ke TPA Jambu Keling baru 50–60 ton per hari. Kondisi ini dinilai memerlukan penguatan armada dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Bupati juga menyoroti peran KSM persampahan di tingkat hulu yang masih terkendala dasar hukum pembentukan, keterbatasan armada, kebutuhan biaya operasional, serta kesediaan masyarakat membayar iuran.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Rejang Lebong bersama kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, dan KSM akan melakukan penataan kelembagaan, memastikan kesiapan armada, serta menggelar musyawarah desa/kelurahan untuk mendukung operasional persampahan.(mcrl/bisma/tio/dero)



