MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong memperketat pengawasan kawasan hutan menyusul rangkaian bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu sebagai pedoman utama dalam pencegahan kerusakan hutan dan lahan.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, menerbitkan SE bernomor 500/1849/DLHK/2025 pada 25 November 2025. Edaran tersebut menegaskan kembali kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi seluruh masyarakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemkab Rejang Lebong menindaklanjuti edaran itu melalui surat bernomor 180/R1/Bag.3, tertanggal 8 Desember 2025, yang disampaikan kepada seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa.
Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri Thobari, SE, MAP, menyatakan bahwa isi edaran harus disosialisasikan secara menyeluruh. “Semua pihak perlu bergerak bersama. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Bupati.
Larangan Utama dalam SE Gubernur
Dalam edaran tersebut terdapat sejumlah larangan yang bersifat mengikat. Pemerintah mengingatkan bahwa membuka atau menduduki kawasan hutan tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum. Penebangan, pemanenan, atau pengambilan hasil hutan tanpa izin juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana.
Selain itu, aktivitas jual beli atau penyimpanan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, penyelidikan atau eksploitasi tanpa izin menteri, hingga mengangkut hasil hutan tanpa dokumen resmi turut masuk kategori pelanggaran. Termasuk pula menggembalakan ternak atau membawa alat berat ke kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.
Aturan Jarak Sempadan Hutan Dipertegas
SE Gubernur juga menekankan ketentuan sempadan hutan untuk mencegah kerusakan ekosistem. Di antaranya, larangan menebang pohon pada radius:
500 meter dari tepi waduk atau danau,
200 meter dari mata air serta tepi sungai di kawasan rawa,
100 meter dari tepi sungai,
50 meter dari tepi anak sungai,
batas 2 meter kali kedalaman jurang,
130 meter dari garis pasang tertinggi dan terendah di kawasan pesisir.
Pengaturan jarak ini dinilai penting sebagai langkah mitigasi, terutama di tengah meningkatnya curah hujan dan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrologis.
Imbauan Menghindari Pembakaran Lahan
Pemkab Rejang Lebong juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. Masyarakat diminta lebih waspada dan tidak membuang benda-benda yang berpotensi menyebabkan percikan api. Langkah ini sejalan dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 mengenai perlindungan kawasan hutan.
Donasi Melebihi Target
Di sisi lain, kepedulian masyarakat Rejang Lebong untuk korban bencana di Sumatera turut menguat. Dari target awal Rp200 juta, total donasi yang terhimpun mencapai Rp428.107.000. Bantuan itu telah disalurkan melalui Baznas Provinsi Bengkulu untuk kemudian dikirimkan bersama bantuan dari kabupaten dan kota lain di provinsi tersebut.
Selain bantuan dana, Pemkab Rejang Lebong juga menyiapkan dukungan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp100 juta serta logistik berupa beras, pakaian layak pakai, dan kebutuhan pokok lain. Bantuan tersebut akan diberangkatkan menggunakan dua truk Kodim 0409/Rejang Lebong.
“Alhamdulillah, donasi yang kita kumpulkan melebihi target. Semoga ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” kata Bupati Fikri.(mcrl)



