MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menggelar audiensi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Bengkulu, Selasa 6 Mei 2025, di ruang rapat Bupati.
Pertemuan ini membahas penataan operasional angkutan batu bara serta rencana pengelolaan sirkuit balap di kawasan Terminal Simpang Nangka, Curup.
Audiensi dimulai pukul 11.00 WIB dan dihadiri langsung oleh Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Thobari SE MAP, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rahmat Suryadi serta Kepala BPTD Wilayah III Bengkulu, Taufik.
Dalam pertemuan itu, Bupati Fikri menyampaikan keluhan masyarakat terkait angkutan batu bara yang dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas.
Bupati Fikri menyoroti jam operasional kendaraan tersebut yang kerap tidak menentu.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan lalu lintas mobil batu bara, terutama karena jadwal operasionalnya tidak teratur,” ujar Bupati Fikri.
Ia mencontohkan penerapan aturan di Sumatera Selatan, di mana mobil angkutan batu bara hanya diperbolehkan beroperasi pada malam hari.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, kata dia, siap duduk bersama untuk merumuskan regulasi yang sesuai.
“Kita ingin masyarakat di sepanjang jalur angkutan ini merasa aman dan nyaman,” katanya.

Fikri juga mengusulkan pembangunan tempat istirahat (rest area) bagi sopir angkutan batu bara agar mereka tidak berhenti di badan jalan. Jika pemerintah tidak memiliki lahan, ia membuka peluang kerja sama dengan warga yang bersedia menyediakan lahan parkir.
Selain isu angkutan batu bara, pertemuan juga membahas rencana pembangunan sirkuit balap resmi di kawasan Terminal Simpang Nangka sebagai solusi atas maraknya aksi balap liar. Bupati Fikri menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar melarang, tetapi juga memberi ruang yang positif bagi anak muda.
“Kita akan fasilitasi anak-anak muda yang hobi balapan melalui sirkuit resmi,” ujar Fikri.
Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah III Bengkulu, Taufik, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran mengenai jam operasional angkutan batu bara.
“Jam operasional sudah ditetapkan mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIB. Kendaraan yang melanggar akan diminta putar balik,” tegasnya.
Taufik juga menekankan pentingnya keberadaan rest area karena sebagian besar sopir berasal dari Provinsi Jambi dan belum tersedia lokasi istirahat yang memadai di jalur tersebut.
Pemkab Rejang Lebong berharap hasil audiensi ini dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendorong tertib transportasi dan pengembangan potensi otomotif di kalangan generasi muda.(dioba)
