MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Thobari, bersama sejumlah kepala daerah dari Provinsi Bengkulu, menggelar pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggoro, di Jakarta, Kamis 8 Mei 2025. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Seluma Tedy Rahman, Bupati Terpilih Bengkulu Selatan H Rifai Tajudin, Bupati Bengkulu Tengah Drs Rachmat Riyanto, Wakil Bupati Kepahiang Ir Abdul Hafizh, serta Bupati Lebong H Azhari.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fikri menyampaikan sejumlah usulan proyek strategis yang diharapkan dapat didukung pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar hingga penataan kawasan wisata.

Beberapa program yang diajukan antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) senilai Rp 19,1 miliar, pengadaan tiga unit mobil air minum sebesar Rp 3 miliar, serta dua unit bus toilet portabel senilai Rp 3,26 miliar.

Pemkab Rejang Lebong juga mengusulkan penataan kawasan Danau Bermani dengan alokasi anggaran Rp 12,4 miliar dan penataan lingkungan di kawasan Setia Negara senilai Rp 6,06 miliar. Tak hanya itu, kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari juga menjadi prioritas, dengan total nilai proyek mencapai Rp 72,2 miliar.

Usulan lain mencakup pembangunan dan peningkatan jalan di empat lokasi sebesar Rp 198 miliar, serta rehabilitasi dan pembangunan irigasi di enam daerah irigasi senilai Rp 6,6 miliar.

“Proposal sudah kami sampaikan. Mohon doa dan dukungan agar usulan ini bisa diakomodasi, sehingga pembangunan di Rejang Lebong dapat berjalan lebih optimal,” ujar Fikri.

Pertemuan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung konektivitas antarwilayah, penyediaan layanan dasar, serta pengembangan sektor pariwisata di Bengkulu. Menteri PUPR menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya melalui program strategis nasional.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah barat Pulau Sumatera.(mcrl1/rizani)