MEDIA CENTER REJANG LEBONG —Upaya penegakan hukum di Kabupaten Rejang Lebong kembali ditegaskan melalui kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Acara yang digelar di halaman Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Rabu (22/10/2025), dihadiri langsung oleh Bupati H. M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P.

Selain Bupati, turut hadir Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, Kepala Kejari Fransisco Tarigan, M.H., serta jajaran Forkopimda dan perwakilan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antar lembaga dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Fikri menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum. Ia menilai kinerja Kejari telah berperan penting membantu pemerintah daerah menjaga ketertiban serta membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang telah membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan berbagai tindak kriminal di wilayah kita,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan tindak kriminal di masyarakat. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan, bekerja sama dengan Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan adanya Posbakum, masyarakat bisa menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di tingkat desa tanpa harus sampai ke persidangan,” jelasnya.

Ia berharap program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejari Rejang Lebong, Fransisco Tarigan, M.H., menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian penting dari proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menyebut masih banyak kasus tindak pidana yang berulang dan memerlukan pendekatan yang lebih preventif.

“Kita perlu mencari metode yang lebih tepat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya,” ujar Kajari.

Kajari juga menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice, yang dinilai mampu menghadirkan keadilan yang lebih humanis tanpa harus selalu melalui jalur pengadilan.

“Restorative justice dapat menjadi solusi agar penyelesaian perkara tidak selalu berujung di pengadilan, melainkan menghasilkan hubungan baik antar pihak,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran hukum serta ikut menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan di sekitar mereka.

Pemusnahan barang bukti dilakukan secara simbolis oleh Bupati H. M. Fikri, Kajari Fransisco Tarigan, dan Ketua DPRD Juliansyah Yayan bersama unsur Forkopimda. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan di antaranya narkotika, senjata tajam, serta barang hasil tindak pidana lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama Kejaksaan Negeri menegaskan komitmen untuk menghadirkan penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.(mcrl/dero/bisma)