MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (25/11/2025) pukul 08.00 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan bupati maupun wali kota se-Provinsi Bengkulu, termasuk Bupati Rejang Lebong.

Acara berlangsung dengan penataan ruang formal, menampilkan layar digital berisi agenda penandatanganan serta identitas kedua lembaga. Para pejabat daerah tampak hadir, sementara Kajati Bengkulu bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Perkuat Sinergi

MoU dan PKS tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan, khususnya dalam pendampingan hukum, pengamanan pembangunan, dan pengawasan tata kelola anggaran. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan mendapat dukungan hukum yang lebih komprehensif dalam menjalankan program strategis, sekaligus menjaga akuntabilitas untuk mencegah potensi penyimpangan.

Rangkaian Acara Berlangsung Khidmat

Pantauan di lokasi menunjukkan acara berlangsung tertib dan dinamis, dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Selain prosesi penandatanganan dokumen, kegiatan diisi dengan sambutan yang menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga demi mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Zoom Meeting Bersama Jaksa Agung

Usai penandatanganan, para peserta mengikuti Zoom Meeting bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam arahannya, Jaksa Agung kembali menekankan pentingnya penerapan Restorative Justice, pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan memungkinkan penyelesaian perkara tertentu di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Apresiasi Bupati

Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan tersebut.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. Pendampingan dari kejaksaan sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Dengan sinergi yang kuat, kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan kejaksaan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.(mcrl/protokol)