MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong bersama BPJS Kesehatan menggelar Rapat Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Iuran PPU–PBPU Tahun 2025, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah pukul 13.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, SSTP, M.Si.
Rapat tersebut dihadiri Kadis Kesehatan drg. Asep Setia Budiman, Kadis Dukcapil Rosita, SH, Kadis Sosial Dr. H. Hambali, SPd, MPd, MH, Kadis PMD Drs. Budi Setiawan, Ketua Komisi I DPRD Hidayatullah, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Rejang Lebong, Eka Natalina Septiani.
“Kerja sama Pemkab dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan. Hari ini kita mendengarkan kondisi terkini terkait data kepesertaan dan realisasi pelayanan BPJS, termasuk penguatan kapasitas fasilitas kesehatan di daerah,” ujar Bobby Harpa Santana.
Sinergi Pemkab dan BPJS Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Rejang Lebong, Eka Natalina Septiani, menyampaikan laporan umum mengenai capaian kepesertaan dan kinerja pelayanan BPJS hingga triwulan ketiga tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa BPJS terus berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rejang Lebong berjalan optimal, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program,” jelas Eka Natalina Septiani.
Belum Terdaftar BPJS Kesehatan
Eka mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2025 masih terdapat delapan desa dari enam kecamatan yang belum mendaftarkan kepala desa dan perangkatnya sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
Desa-desa tersebut yakni: Tasik Malaya (Curup Utara), Dataran Tapus dan Babakan (Bermani Ulu Raya), Karang Pinang (Sindang Beliti Ulu), Lubuk Belimbing dan Sukamerindu (Sindang Beliti Ilir), serta Tanjung Sanai I dan Kota Padang Baru (Padang Ulak Tanding).
“Secara umum capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat baik, bahkan mendekati Universal Health Coverage (UHC). Namun kami berharap desa-desa yang belum terdaftar dapat segera melengkapi administrasinya agar seluruh masyarakat terlindungi dalam jaminan kesehatan nasional,” terang Eka.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan juga mendorong sinergi lintas dinas untuk mempercepat proses validasi data peserta, khususnya bagi bayi baru lahir agar segera terdaftar sebagai peserta aktif.
“Kami berharap Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil dapat terus berkolaborasi dalam pendataan bayi lahir serta penerbitan akta kelahiran,” ujar Eka.
Kadis Kesehatan drg. Asep Setia Budiman menegaskan dukungannya.“Kami siap membantu melalui pendataan di lapangan bersama Puskesmas dan rumah sakit,” katanya.
Hal serupa disampaikan Kadis Dukcapil Rosita, SH.“Silakan masukkan datanya ke Dinas Dukcapil, akan segera kami proses,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk meningkatkan koordinasi dan pembaruan data kepesertaan BPJS secara berkelanjutan, sebagai bagian dari komitmen Pemkab Rejang Lebong mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga.(mcrl/rahman)
