MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Setdakab Rejang Lebong, Titin Verayensi, SKM., MKM., dan dihadiri Kepala DPMPTSP Rejang Lebong serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Usai rapat, Asisten II menyampaikan bahwa pembahasan ini dilakukan menyusul berakhirnya Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya yang mengatur penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.
“Hari ini kita melaksanakan rapat terkait Perda penyertaan modal Perumda yang masa berlakunya telah berakhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan ulang regulasi untuk mendukung keberlanjutan operasional BUMD milik Pemkab Rejang Lebong,” jelasnya.
Diketahui, terdapat tiga BUMD milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi fokus dalam pembahasan tersebut, yakni BPD Bank Bengkulu, Perumdam Tirta Bukit Kaba, dan Perumda Rena Skalawi.
Lebih lanjut disampaikan, setelah rapat awal ini, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama masing-masing BUMD guna mengidentifikasi kebutuhan penyertaan modal secara lebih rinci.
“Setelah ini kita akan lakukan rapat lanjutan dengan masing-masing Perumda untuk mengetahui kebutuhan riil mereka. Tentunya ada banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek efisiensi hingga dampak terhadap kinerja perusahaan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan Raperda ini ditargetkan dapat rampung pada tahun 2027, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung penguatan BUMD ke depan.
“Penyertaan modal ini juga akan mempertimbangkan arah program ke depan, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong,” tutupnya. (mcrl/dero)





