MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Plt Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, S.STP, M.Si menerima audiensi Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMII) bersama SIGAP Indonesia di rumah dinasnya, Selasa (21/4/2026).

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi PMMII tertanggal 14 April 2026, terkait penyampaian progres program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights) yang telah berjalan selama dua tahun di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pertemuan itu, Plt Bupati didampingi Asisten I Setda Rejang Lebong Boby Harpa Santana, SSTP M.Si dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Andy Afrianto, S.E serta Kadis PMD Drs Budi Setiawan.

Ketua PMMII Irna Riza Yuliastuty SSos menjelaskan bahwa program SOLIDER merupakan bagian dari penguatan inklusi sosial untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang didukung melalui kemitraan internasional.

“Kami hari ini audiensi untuk menyampaikan progres program yang telah berjalan selama dua tahun, termasuk mendorong kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu capaian penting adalah lahirnya Peraturan Bupati tentang desa dan kelurahan inklusif di Rejang Lebong. Saat ini, pihaknya mendorong agar regulasi tersebut benar-benar diimplementasikan.

“Harapannya peraturan ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesetaraan serta pemberdayaan masyarakat difabel,” tegasnya.

Selain itu, PMMII bersama pemerintah daerah juga tengah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mendorong pembentukan desa dan kelurahan inklusif, termasuk pembentukan kelompok difabel di tingkat desa.

“Ke depan, kelompok difabel ini diharapkan menjadi representasi yang bisa berdialog langsung dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Irna juga menekankan pentingnya perubahan perspektif dalam memandang penyandang disabilitas.

“Kita tidak lagi berbicara soal keterbatasan, tetapi potensi. Semua orang memiliki kemampuan jika diberdayakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Rejang Lebong menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan inklusif yang berdampak nyata.

Ia meminta dinas terkait, khususnya Dinas PMD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk melakukan pemetaan program yang dapat diimplementasikan secara konkret.

“Perlu ada kajian yang matang, bukan hanya sebatas wacana. Harus ada langkah nyata yang bisa kita lakukan,” ujar Plt Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan kebijakan nasional dan provinsi agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

“Yang terpenting adalah aksi nyata, karena masyarakat difabel adalah bagian dari kita yang harus mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan Rejang Lebong sebagai daerah yang inklusif dan ramah difabel.(mcrl/bisma/dero)