MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Plt Bupati Rejang Lebong, Dr H Hendri, SSTP MSi mengikuti zoom meeting bincang otonomi daerah (OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Cheka Virgowansyah, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB tersebut mempertemukan sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia untuk membahas kebijakan pemerintah pusat terkait kewajiban alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Dalam forum tersebut, Plt Bupati Hendri secara terbuka menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini tengah menghadapi tekanan serius.

“Saat ini Rejang Lebong dalam kondisi tidak baik-baik saja. Anggaran belanja pegawai sudah mencapai 57 persen. Kami berharap ada kebijakan fiskal dari pusat serta ruang diskusi lebih lanjut,” tegas Hendri.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menyeimbangkan struktur anggaran.

Zoom meeting tersebut turut diikuti jajaran penting di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yaitu Asisten I Setdakab, Bobby Harpa Santana SSTP MSi, Kepala Bappeda, Afreda Rotua Purba SHut Mling, Kepala BKPSDM, Erwan Zuganda SH dan Kabag Hukum, Indra Hadiwinata SH serta Kabag Ortala Ario Tomi SE. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons kebijakan strategis dari pemerintah pusat.

Dirjen OTDA Respons Positif

Menanggapi hal tersebut, Dirjen OTDA, Cheka Virgowansyah, menyambut baik usulan Plt Bupati untuk melakukan pertemuan langsung.

“Saya mendukung penuh pelaksanaan pemerintahan di Rejang Lebong. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Kami menunggu kunjungan Pak Bupati,” ujarnya.

Keluhan Serupa Disampaikan Daerah Lain
Dalam forum yang sama, beberapa kepala daerah lain juga menyampaikan tantangan serupa.

Bupati Katingan, Saiful, mengungkapkan belanja pegawai di daerahnya mencapai 43 persen. Bahkan, pemangkasan dana transfer pusat berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur.

Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan agar tenaga PPPK dapat ditingkatkan statusnya menjadi PNS demi efisiensi anggaran.

Data ASN Rejang Lebong Capai 5.902 Orang
Secara terpisah, Kepala BKPSDM Rejang Lebong, Erwan Zuganda, menjelaskan total jumlah aparatur di daerah tersebut mencapai 5.902 orang, dengan rincian:

3.347 PNS

2.200 PPPK

355 PPPK paruh waktu

Komitmen Jaga Pelayanan Publik
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Rejang Lebong memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Langkah strategis, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, serta optimalisasi PAD menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah ke depan.(mcrl/bisma/dero/rahman)