MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP, MSi, menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo, di ruang rapat bupati, Selasa (31/3/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Iwan Sumatri, SE, MM, Asisten I Bobby Harpa Santana, SSTP, MSi, Asisten II Titin Verayensi STrKeb, SKM MKn, Asisten III Elva Mardiana SIP MSi , serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan para kepala puskesmas.
Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Dr. H. Hendri, SSTP, MSi menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang merata.
“Dalam membangun Rejang Lebong ini, kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat secara proporsional. Tidak hanya satu OPD, tetapi kolaborasi antar OPD sehingga seluruh perangkat daerah dapat merasakan pembangunan. Untuk itu, kami mohon petunjuk dan arahan dari Pak Sugimulyo selaku Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, agar ke depan tidak terjadi ketimpangan dalam pengalokasian anggaran. Anggaran tidak menumpuk di satu OPD saja,” ujar Dr. H. Hendri, SSTP, MSi.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik seperti penanganan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, menyoroti pentingnya evaluasi perencanaan anggaran tahun 2026 yang harus selaras dengan prioritas nasional.
“Ada lima sektor prioritas pemerintah pusat, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah perlu mendukung secara optimal pengelolaan pada sektor-sektor tersebut,” jelas Sugimulyo.
Ia juga mengingatkan agar penurunan dana transfer pusat disikapi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.
Menurut Sugimulyo, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, mulai dari sektor pariwisata, pertanian hingga UMKM. Namun demikian, upaya tersebut harus diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan stunting di Rejang Lebong yang perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan data, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 14,65 persen pada 2024 menjadi 11,71 persen pada 2025, sementara angka stunting masih berada di kisaran 24,7 persen.
“Untuk mencapai capaian yang lebih baik, diperlukan kerja sama lintas sektor. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Rejang Lebong,” ungkapnya.
Selain itu, Sugimulyo juga menekankan pentingnya keakuratan data, khususnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik), agar sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak berdampak pada penyaluran anggaran pusat.
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan BPKP dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.(mcrl/rahman/bisma)








