MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, SE, MM, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Balai Pemasyarakatan (Dirjen Bapas) Provinsi Bengkulu, Haposan Silalahi, Rabu (14/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut membahas rencana pembentukan Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Curup sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Dalam pertemuan itu, Sekda didampingi Asisten I Setdakab Rejang Lebong Bobby Harpa Santana, SSTP, M.Si, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dodi Isgianto, serta Analis Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Rejang Lebong Putra Fajriat, SH.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Bapas Provinsi Bengkulu hadir bersama Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu Yusef dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Curup David.
Haposan Silalahi menjelaskan, berdasarkan KUHP yang mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026, terdapat penerapan sanksi pidana sosial bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun. Dalam ketentuan tersebut, terpidana tidak menjalani pidana penjara, melainkan diwajibkan menjalani kerja sosial maksimal selama enam bulan.
“Terpidana pidana sosial nantinya akan diserahkan oleh kejaksaan kepada Bapas untuk dilakukan pembinaan dan asesmen. Selanjutnya, mereka ditempatkan pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki,” ujar Haposan.
Seiring kebijakan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Balai Pemasyarakatan Provinsi Bengkulu merencanakan pembentukan Kantor Bapas di Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan Kantor Bapas Curup diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan pidana sosial secara optimal dan mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat.
Untuk merealisasikan rencana itu, Haposan berharap dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan lokasi dan gedung calon Kantor Bapas. “Kami berharap pemerintah daerah dapat menghibahkan atau memfasilitasi gedung untuk Kantor Bapas sehingga dapat segera direnovasi dan difungsikan,” katanya.
Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu, Yusef, menambahkan bahwa secara nasional akan dibentuk sekitar 100 Kantor Bapas, dengan tiga di antaranya direncanakan berada di Provinsi Bengkulu, yakni di Rejang Lebong, Manna, dan Mukomuko. Ia menyebutkan, Bapas memiliki peran penting sebagai pembina terpidana pidana sosial sebelum ditempatkan di instansi terkait.
Menanggapi hal tersebut, Sekda, Iwan Sumantri Badar, menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung rencana pembentukan Kantor Bapas Curup. Usulan tersebut, kata dia, akan disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami akan menginventarisasi aset daerah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Untuk percepatan, aset bisa dipinjampakaikan terlebih dahulu, sementara mekanisme hibah akan diproses sesuai ketentuan,” ujar Iwan.
Asisten I Setdakab Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, menambahkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah membahas opsi pemanfaatan eks Kantor Dinas Perindagkop sebagai calon lokasi Kantor Bapas. Namun, keputusan akhir tetap menunggu arahan dan persetujuan kepala daerah serta akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai regulasi yang berlaku.(mcrl/rahman/bisma)








