MEDIA CENTRE REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Rejang Lebong, Senin (29/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Elva Mardiana, S.I.P., M.Si., didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling., serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Rejang Lebong Diki Iswandi, S.T.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Hariyani, S.E. dan Wakil Ketua II Lukman Efendi, S.H., serta diikuti oleh segenap anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
Dalam sesi wawancara usai rapat, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Elva Mardiana, S.I.P., M.Si., menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas percepatan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Bengkulu terhadap RAPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.
“Jadi terkait evaluasi Gubernur tentang RAPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026, kami melakukan percepatan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya dibahas dan disepakati bersama Badan Anggaran DPRD sebagaimana tertuang dalam draf jawaban dan matriks hasil evaluasi,” jelas Elva.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu paling lambat keesokan harinya sebagai dasar mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.
“Poin-poin evaluasi yang bersifat wajib sudah kami tindak lanjuti dan seluruh matriks evaluasi telah kami jawab,” ujarnya.
Terkait adanya perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Elva Mardiana menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tetap dilakukan seiring dengan kebijakan efisiensi serta dinamika transfer ke daerah.
“Perubahan pasti ada karena adanya efisiensi anggaran. Ketika transfer ke daerah dikucurkan, maka terjadi penyesuaian mulai dari RKPD, KUA hingga PPAS karena besaran anggaran berubah. Namun demikian, poin-poin wajib tetap telah terpenuhi,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan struktur APBD yang lebih minimalis, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat tetap dilaksanakan secara optimal pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan peningkatan PAD ke depan, diharapkan dapat membantu OPD-OPD yang sebelumnya memiliki keterbatasan kegiatan melalui penguatan pendapatan daerah,” pungkas Elva.(mcrl/tio/hengki)







