MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Inspektorat Provinsi Bengkulu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2025 di Aula Kantor Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Provinsi Bengkulu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irban Investigasi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Muhammad Yunus, SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Hendra Mubarok, SH, Camat Selupu Rejang Mailinda, SE, serta Kepala Desa Suban Ayam H. Bahri, S.Sos beserta jajaran pemerintah desa.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Bengkulu, yakni Irbansus Indra Venni, S.Kom., M.Si, Auditor Muda Endang Fransisko, S.Pt., MM, serta Sekretaris Desa Suban Ayam Dhonni Arisandi.
Ketua Panitia, Dra. Ani Nurdiana Afriani, M.Si, menjelaskan bahwa bimtek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta komitmen aparatur pemerintah dalam mendukung perluasan program Desa Antikorupsi sesuai indikator yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Kepala Desa Suban Ayam H. Bahri, S.Sos menyampaikan bahwa Desa Suban Ayam telah menerima Anugerah Desa Antikorupsi pada 23 November 2023 di Kalimantan Timur. Ia menegaskan, seluruh administrasi pemerintahan desa dijalankan secara transparan, terbuka, dan berbasis digital agar mudah diakses oleh masyarakat.
“Harapannya, Desa Antikorupsi tidak hanya Suban Ayam, tetapi juga lahir desa-desa antikorupsi lainnya di Bengkulu,” ujar Bahri.
Hal senada disampaikan Camat Selupu Rejang Mailinda, SE. Menurutnya, program Desa Antikorupsi merupakan upaya pencegahan agar praktik korupsi dapat ditekan, bahkan dihilangkan sejak tingkat desa, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Mailinda juga menjelaskan bahwa dalam seluruh tahapan penilaian Desa Antikorupsi, Desa Suban Ayam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Rejang Lebong.
Ia berharap keberhasilan Desa Suban Ayam dapat menjadi contoh dan mendorong lahirnya Desa Antikorupsi lainnya, tidak hanya di Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Dalam pemaparan materi, Indra Venni menjelaskan dasar hukum, faktor penyebab korupsi, serta dampak negatif korupsi di berbagai sektor. Sementara Endang Fransisko mengulas biaya sosial korupsi, strategi pemberantasan, penguatan integritas, serta nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan sejak dini.
Adapun Dhonni Arisandi memaparkan peran strategis Dinas PMD, Inspektorat, dan Diskominfo dalam mendukung Desa Antikorupsi, khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pengawasan, transparansi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.(mcrl/vanny)





