MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan proses penerbitan izin pembangunan saluran irigasi untuk mendukung Program Cetak Sawah Rakyat di kawasan Hutan Lindung Bukit Balai Rejang segera diselesaikan. Upaya ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (10/11/2025). Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri Thobari, S.E., M.AP., unsur Forkopimda Rejang Lebong, serta perwakilan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Bandar Lampung dan Ditjen Kehutanan Sosial Palembang yang mengikuti secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Rejang Lebong menyampaikan permohonan fasilitasi izin pemasangan pipa irigasi yang harus melewati kawasan hutan lindung. Menurut Bupati Fikri Thobari, seluruh lahan untuk program cetak sawah telah siap digarap, namun belum dapat dimanfaatkan karena belum tersedianya aliran air menuju lahan tersebut.

“Kami berharap proses izin ini segera rampung. Kementerian Pertanian telah memberikan tenggat waktu hingga 27 Desember 2025 agar seluruh lahan yang disiapkan bisa segera ditanami padi. Jangan sampai target tanam tertunda karena kendala administratif,” ujar Bupati Fikri.

Menanggapi hal itu, Pj. Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu akan segera memproses izin pembangunan irigasi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena luas lahan yang digunakan hanya sekitar 1,5 hektare, maka izin dapat diterbitkan langsung oleh Gubernur Bengkulu melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

“Kami pastikan semua prosedur berjalan tertib. Setelah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) melengkapi dokumen administrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) akan langsung memproses perizinan tersebut. Pemprov Bengkulu berkomitmen penuh mendukung program cetak sawah ini sebagai kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional,” jelas Herwan Antoni.

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya kerja sama antara Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Tanjung Gelang dengan Pemprov Bengkulu untuk memastikan kelancaran kegiatan di lapangan. Selain itu, pemerintah memberikan izin sementara agar pelaksana proyek dapat melanjutkan aktivitas pembangunan sambil menunggu terbitnya izin resmi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, program cetak sawah di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan segera terealisasi. Program ini tidak hanya akan memperluas lahan produktif pertanian, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemprov Bengkulu optimistis, percepatan pembangunan irigasi ini akan memperkuat sektor pertanian di daerah dan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.(Adc/protokoler/mcrl)