MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melalui Sekretariat Daerah menggelar Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Kamis (6/11/2025), pukul 08.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Plt. Asisten I Sekretariat Daerah, Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh sejumlah pejabat perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan regulasi dan harmonisasi aturan teknis, agar pelaksanaan anggaran operasional KDH dan WKDH dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam arahannya, Bobby Harpa Santana menegaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini merupakan langkah penting untuk memberikan kejelasan dasar hukum dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
“Rancangan Peraturan Bupati ini harus kita susun secara cermat dan sesuai aturan. Tujuannya agar pelaksanaan biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung kinerja pemerintahan daerah,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, proses finalisasi ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam memperkuat disiplin anggaran dan integritas keuangan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi penggunaan dana dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Kita ingin memastikan seluruh pengeluaran operasional daerah memiliki dasar hukum yang kuat serta dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Melalui rapat finalisasi ini, Pemkab Rejang Lebong berharap Peraturan Bupati yang akan ditetapkan nantinya dapat menjadi acuan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan anggaran operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 2025, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas.(mcrl/yani)





