MEDIA CENTER REJANG LEBONG –Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Elva Mardiana, S.I.P., M.Si., menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menuntaskan penyusunan dan pengunggahan dokumen Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) ke aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi MCSP Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu siang, 15 Oktober 2025, pukul 14.00 WIB.

Rakor dipimpin langsung oleh Pj Sekda Elva Mardiana, didampingi Inspektur Daerah Erik Rosadi, S.STP., M.Si., serta Kadis Kominfo Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si. Turut hadir para kepala dinas dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Dalam arahannya, Elva menekankan pentingnya kedisiplinan OPD dalam menyampaikan laporan MCSP ke KPK, mengingat batas waktu pengunggahan sudah sangat dekat.

“Penyampaian dokumen pelaporan ini harus sudah masuk ke aplikasi KPK paling lambat tanggal 30 November 2025. Jadi, OPD yang belum menyampaikan laporannya harus segera bergegas mengunggah dokumennya, karena waktu kita semakin sempit,” tegas Elva Mardiana.

Ia menjelaskan, ketepatan dan kelengkapan laporan di delapan area penilaian MCSP akan berpengaruh langsung terhadap indeks pencegahan korupsi daerah.

Elva mengingatkan, sistem penilaian MCSP bersifat kolektif antar-OPD, sehingga keterlambatan satu instansi akan berdampak pada penilaian kabupaten secara keseluruhan.

“Kita tidak ingin ada OPD yang lalai mengunggah laporan dan akhirnya mengganggu nilai keseluruhan kabupaten,” ujarnya.

Untuk itu, Elva meminta Inspektorat Daerah agar lebih aktif mengingatkan dan mendampingi seluruh OPD hingga proses pelaporan selesai tepat waktu.

“Kita akan menggelar rapat evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan dan memastikan semua dokumen benar-benar terkirim sebelum batas waktu,” tegasnya.(mcrl/rahman/bisma)