MEDIA CENTER REJANG LEBONG-Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong, Dr H Hendri Praja, SSTP, MSi, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Senator Peduli Ketahanan Pangan di Balai Raya Semarak, Bengkulu, Rabu (17/9/2025).
Forum ini turut diikuti Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Bengkulu Ir Mian, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta kepala dinas pertanian.
Hendri mengatakan, agenda tersebut sejalan dengan program ketahanan pangan yang tengah dijalankan di Rejang Lebong.
“Rejang Lebong saat ini melaksanakan cetak sawah baru seluas 1.075 hektare di sejumlah desa, termasuk Tanjung Gelang dan Sukarami. Program ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program nasional Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab juga telah mengusulkan tambahan 2.500 hektare sawah baru pada anggaran 2026. Lahan itu direncanakan akan difokuskan di beberapa kecamatan strategis.
Dalam rapat tersebut, peserta menyoroti persoalan irigasi persawahan yang sumber airnya berada di kawasan hutan lindung. Jarak sumber air sekitar 2,8 kilometer, tetapi alirannya belum dapat dimanfaatkan karena terkendala izin pemanfaatan kawasan hutan. Rencana pembangunan irigasi tertutup dengan anggaran Rp 2,5 miliar juga terhambat oleh persyaratan izin kehutanan dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) senilai sekitar Rp 1 miliar.
Selain itu, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi membeberkan kendala dalam rencana pembangunan kolam retensi di wilayahnya. Hambatan terjadi karena aturan baru dari Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN yang melarang alih fungsi lahan baku sawah tanpa izin.
“Kalau 2 hektare ini kita bebaskan, maka lebih dari 100 hektare sawah bisa diselamatkan dari banjir. Dari pada setiap tahun tenggelam dan tidak bisa ditanami, lebih baik kita relakan sebagian kecil demi kepentingan yang lebih besar,” kata Dedy.
Ia berharap persoalan tersebut segera dituntaskan, mengingat saat ini mulai memasuki musim penghujan. Anggaran sekitar Rp 13 miliar sudah disiapkan, dan jika pembebasan lahan berjalan lancar, pembangunan kolam retensi ditargetkan mulai tahun depan.
Menanggapi berbagai persoalan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah pusat siap membantu. Ia bahkan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait izin irigasi.
“Kalau terkait pinjam pakai kawasan hutan, akan kita komunikasikan. Prinsipnya, kebutuhan air untuk persawahan harus dipenuhi tanpa menyalahi aturan,” kata Amran.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyambut baik perhatian pemerintah pusat tersebut. “Koordinasi lintas sektor perlu dipercepat agar program ketahanan pangan Bengkulu berjalan optimal,” ujarnya.(mcrl/bisma)







