MEDIA CENTER REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menerima audiensi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka persiapan kunjungan kerja Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI ke Rejang Lebong. Audiensi tersebut berlangsung pada Senin (14/7/2025) dan tim pendamping diterima langsung oleh Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Thobari SE, MAP.

Kunjungan Dirjen Kemensos dijadwalkan berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025, sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun PKH yang jatuh setiap 28 Juli. Salah satu agenda utama kunjungan adalah pembahasan rencana pendirian Sekolah Rakyat, sebuah program nasional yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kepada pendamping PKH, Bupati menegaskan pentingnya kesiapan daerah, baik dari segi lahan maupun fasilitas pendukung, untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Sekolah Rakyat ini harus kita siapkan secara serius. Dari penyediaan lahan, bangunan, hingga kelengkapan fasilitas, semuanya harus matang karena program ini bagian dari upaya nasional mengentaskan kemiskinan,” ujar Fikri.

Audiensi juga membahas pemutakhiran data kemiskinan melalui sistem Data Terpadu Terpadu (DETE-SEN), yang menggantikan sistem lama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini mengintegrasikan data sektoral dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, dan digunakan sebagai acuan tunggal dalam penyaluran seluruh program bantuan sosial (bansos).

“Data kemiskinan sangat dinamis, bisa berubah akibat kelahiran, kematian, perpindahan, atau perubahan status sosial. Karena itu, update data dilakukan rutin setiap tiga bulan,” kata Fikri.

Sosialisasi dan Akurasi Data
Dalam kesempatan yang sama, Pendamping PKH Rejang Lebong, Fauzan Afgan S.Sos, menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kriteria penerima manfaat PKH. Hal ini dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman publik.

“Penerima manfaat harus sesuai dengan data DETE-SEN dan memenuhi komponen yang telah ditetapkan, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia,” ujar Fauzan.

Ia juga menekankan perlunya keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah antara pendamping sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Sistem DESIL dan Penyaluran Bantuan
Dalam audiensi, turut dijelaskan mengenai sistem DESIL, yakni klasifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan, dari Desil 1 (sangat miskin) hingga Desil 10 (sangat kaya). Sistem ini menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial.

Pengaruh DESIL terhadap Program Bansos:

PKH: Desil 1–4

Program Sembako (BPNT): Desil 1–5

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK): Desil 1–5 (atau asesmen)

Program ATENSI dan bantuan sosial lainnya: Desil 1–5 (atau asesmen)

Kategori DESIL Berdasarkan Pengeluaran Per Kapita/Bulan:

Desil Pengeluaran (±) Kondisi Sosial dan Ekonomi
1 < Rp 500.000 Sangat miskin, rumah tidak layak, terpencil
2 Rp 600.000–700.000 Miskin, pekerjaan informal, pendidikan rendah
3 Rp 800.000–900.000 Hampir miskin, rumah sederhana
4 Rp 1.000.000–1.200.000 Rentan miskin, mulai punya kendaraan roda dua
5 Rp 1.300.000–1.500.000 Menengah bawah, listrik dan pendidikan cukup
6–10 > Rp 1.600.000 Stabil hingga sangat kaya, dengan variasi akses ekonomi dan sosial

Pemkab Rejang Lebong menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penguatan program sosial secara merata.(dioba/tio)