MEDIA CENTER REJANG LEBONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu, Senin pagi, 7 Juli 2025.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri Praja, SSTP, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah Yusran Fauzi, ST, serta jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Sekretaris Daerah Rejang Lebong, Yusran Fauzi, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan koordinasi lanjutan, khususnya terkait proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Pada intinya, kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus membahas tindak lanjut pemeriksaan LKPD. Karena hari ini BPK juga memiliki agenda ke Kabupaten Kepahiang, maka pagi ini menyempatkan diri berdiskusi dengan kami,” kata Yusran.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Apa Itu LKPD dan Peran BPK?
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
LKPD mencakup informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
Dokumen ini wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK kemudian melakukan audit atas laporan tersebut untuk menilai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dari hasil pemeriksaan itu, BPK akan memberikan opini audit, yang terdiri dari:
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Tidak Wajar
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
Opini ini menjadi indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.(bisma)
