MEDIA CENTER REJANG LEBONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melalui Wabup Dr H Hendri Praja SSTP MSi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) serta lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin 7 Juli 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan itu turut dihadiri Wakil Ketua I Pera Heryani, Wakil Ketua II Lukman Effendi, Sekretaris Daerah Yusran Fauzi, unsur Forkopimda, serta para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP, M.Si, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap kondisi fiskal dan penyesuaian program pembangunan.
Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan anggaran awal, sementara belanja daerah justru mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang ditutup melalui pembiayaan, meski tetap menyisakan selisih kekurangan.

Lima Raperda Diusulkan
Selain menyampaikan nota RAPBD-P, Wabup juga mengajukan lima Raperda untuk dibahas DPRD. Raperda tersebut mencakup penyelenggaraan cadangan pangan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, tanggung jawab sosial badan usaha, penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta penyelenggaraan kearsipan.
Fraksi-fraksi Setujui Pembahasan
Setelah penyampaian dari pihak eksekutif, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum terhadap RAPBD-P dan kelima Raperda tersebut.

Enam fraksi gabungan, yaitu PAN, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, dan Golkar, melalui juru bicara J.E. Ahmad Rafif Gali, menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
Mereka juga memberikan beberapa catatan penting, antara lain percepatan pembentukan bank tanah untuk penyelesaian lahan terbengkalai, penyusunan Raperda tentang pariwisata, serta mendorong percepatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.

Sementara itu, Fraksi PDIP melalui Lidya Marlina juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RAPBD-P dan Raperda yang diusulkan. Fraksi ini mengimbau agar program-program fisik dari OPD segera direalisasikan dan memastikan seluruh pokok pikiran anggota DPRD dapat diakomodasi dengan baik.
“Fraksi PDIP akan mendukung penuh setiap program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dan kepentingan umum,” ujar Lidya.(rahman)







