MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Sebanyak 156 Koperasi Merah Putih di 156 desa/ kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong sudah berbadan hukum. Secara simbolis akta notaris Koperasi Merah Putih diserahkan langsung notaris Elia Heriani, SH, M.Kn dan Hasfara Fitri Sartika,SH, M.Kn kepada Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri Thobari, SE, MAP didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Perindag Rejang Lebong, Anes Rahman, S.Sos, M.Sos serta jajaran.
Penyerahan akta notaris tersebut diserahkan pada Senin, 30 Juni 2025 di Ruang Kerja Bupati Rejang Lebong, sekira pukul 14.00 WIB.
Bupati Fikri berharap, dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, sesuai harapan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dapat memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
“Seperti harapan Pak Presiden, koperasi ini dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar,” ujar Bupati Fikri.
Dia melanjutkan, akta notaris ini sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam membentuk badan usaha yang bergerak di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong.
“Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong, nasionalisme ekonomi, serta inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Perindag Rejang Lebong, Anes Rahman, S.Sos, M.Sos mengaku bersyukur, seluruh desa dan kelurahan di Rejang Lebong sudah terbentuk Koperasi Merah Putih, sesuai target waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Bahkan, Anes mengungkapkan, Koperasi Merah Putih di Rejang Lebong seluruhnya sudah berbadan hukum semua.
“Alhamdulillah, target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Rejang Lebong tercapai pada bulan Juni. Seluruh Koperasi Merah Putih di Rejang Lebong sudah berbadan hukum semua,” kata Anes.
Anes mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dia terima, mulai 1 Juli 2025 ini, seluruh Koperasi Merah Putih sudah bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan pinjaman ke Bank Himbara seperti, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Mekanismenya nanti, pihak koperasi membuat proposal dan diajukan ke Bank Himbara. Selanjutnya, Bank Himbara akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei,” papar Anes.
Di samping itu, Anen juga mengatakan, tim dari Dinas Koperasi akan melakukan sosialisasi kepada pengurus Koperasi Merah Putih, bagaimana cara mengurus koperasi dengan baik dan benar.
Sementara itu, Notaris Elia Heriani, SH, M.Kn mengatakan, setelah proses penandantangan akta, maka akan terbit SK dari administrasi hukum.
“SK inilah nanti yang menjadi dasar legalitas dari Koperasi Merah Putih ini,” jelas Elia.
Dia juga menjelaskan, bahwa saat ini Koperasi Merah Putih di Rejang Lebong sudah legal. Tinggal lagi selanjutnya, pihak Koperasi Merah Putih membuat NPWI, NIB dan rekening tabungan koperasi tersebut.(MCRL01)
