MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bersama Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC) Bengkulu menggelar Diskusi Reguler Forum Multi Stakeholders (FMS).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Dinas P3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, dengan melibatkan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lintas sektor.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas PMD, Diskominfo, Puskesmas, Pemerintah Desa Sumber Urip dan Air Meles Bawah, serta Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FKPAR).
Kegiatan resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Dinas P3APPKB Rejang Lebong, Y Ratih Indreswari, SE. Dalam sambutannya, Ratih menyampaikan apresiasi kepada Cahaya Perempuan WCC Bengkulu atas komitmennya dalam mendampingi upaya pencegahan perkawinan usia anak di daerah ini.
“Perkawinan usia anak di bawah 19 tahun adalah persoalan kompleks yang butuh penanganan menyeluruh dan terkoordinasi di tingkat daerah. Untuk itu, perlu disusun naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan Peraturan Bupati,” ungkap Ratih.
Ia juga menegaskan bahwa diskusi ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Rejang Lebong melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
“Harapannya, Perbup ini kelak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, agar mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dengan begitu, kualitas hidup keluarga di Kabupaten Rejang Lebong pun dapat meningkat,” lanjutnya.
Ratih menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan ini. Ia pun optimistis kolaborasi ini akan berjalan baik dan memberikan hasil nyata bagi perlindungan anak di Rejang Lebong.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Program Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, Juniarti Boermansyah, M.Hum, memaparkan draft naskah akademik untuk mendukung penyusunan Perbup pencegahan perkawinan usia anak tersebut.
“Kami mengapresiasi DP3APPKB atas inisiatifnya menyusun Peraturan Bupati ini. Draft Perbup sudah ada sejak 2023, namun belum dilengkapi naskah akademik. Karena itu, kami menyusun naskah ini dan menggelar FGD agar mendapat masukan dari OPD dan lintas sektor,” jelas Juniarti.
Ia berharap Perbup yang kelak terbit dapat disosialisasikan hingga tingkat desa agar pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan sejak dini di lingkungan masyarakat.
Setelah sesi pemaparan, diskusi dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Para peserta membahas faktor penyebab perkawinan usia anak, peran masing-masing OPD dan instansi terkait dalam pencegahannya, serta merumuskan strategi-strategi konkret untuk melengkapi naskah akademik sebelum dijadikan Perbup.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Rejang Lebong, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera.(Vanny)
