MEDIA CENTER REJANG LEBONG– Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak, khususnya pelaku usaha tambang galian C.

Sosialisasi berlangsung di Ruang Pola Setda Rejang Lebong, Kamis (12/6/2025), dan diikuti sekitar 80 pengusaha tambang dari wilayah setempat.

Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, S.STP, M.Si, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kontribusi pajak daerah sebagai landasan utama dalam pembangunan berkelanjutan.

“Masa depan tidak bisa dibangun dengan angan-angan. Ia dibangun dengan kerja keras, tanggung jawab, dan kontribusi kita bersama melalui pajak daerah,” kata Hendri.

Menurutnya, Perbup ini bukan bentuk pembatasan aktivitas usaha, tetapi bagian dari penataan sistem pemungutan pajak agar lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

“Kami ingin ke depan tidak ada lagi ruang abu-abu, tidak ada praktik yang merugikan daerah, dan tidak ada wajib pajak yang merasa bingung,” ujarnya.

Hendri berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus membangun perspektif bahwa pajak adalah bentuk investasi sosial untuk kemajuan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Oki Mahendra, yang juga Kepala Bidang Penagihan dan Pendapatan BPKD Rejang Lebong, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta meningkatkan pemahaman teknis tentang tata cara pemungutan pajak MBLB dan opsen-nya.

“Harapannya tentu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kesadaran pelaku usaha tambang terhadap kewajiban perpajakan mereka,” kata Oki.

Sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Inspektur Tambang, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Rejang Lebong berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi pilar penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan.(mcrl2)